PAN sebut publik bisa nilai Jokowi takut elektabilitas turun jika harga Premium naik

Merdeka.com - Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Alasannya pemerintah masih perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kenaikan harga tersebut.

Menanggapi hal itu, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai pembatalan ini bisa menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Salah satunya, pemerintah khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"Dengan tidak jadi dinaikan justru orang bisa saja berpendapat bahwa pembatalan itu akibat khawatir menurunkan elektabilitas," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/10).

"Pendapat itu sangat wajar mengingat beban masyarakat yang semakin hari semakin berat. Harga-harga banyak yang tidak stabil dan sulit dikendalikan," sambungnya.

Menurut dia, jika pemerintah memang ingin menaikkan harga BBM tidak masalah. Selama kenaikan itu didasari penjelasan yang kuat.

"Kalau begini kan kelihatan ragu. Rencana kenaikannya belum dikaji secara matang. Apalagi, katanya, pertamina yang tidak siap," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan kajian mendalam sebelum menaikkan harga.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga.

"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10).