PAN Sebut Rencana Tak Bawa Sengketa Hasil Pilpres ke MK Baru Sebatas Wacana

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh P Daulay menilai sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang tidak ingin membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) belum final. Kata dia, ucapan itu hanya bersifat sementara.

"Saya kira ini kan belum final. Kan nanti tanggal 22 (Mei) diputuskan apakah menempuh jalur MK apa tidak. Sekarang ini kan masih statement sementara ya," kata Saleh pada wartawan, Kamis (16/5).

Juru Debat BPN ini menuturkan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan kajian terkait rencana setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2019. Kajian itu dilakukan oleh tim ahli.

"Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa apakah nanti langsung ke MK atau enggak ke MK dan gimana pendapat hukumnya supaya dia misalnya terbaik itu kita tunggu saja. Kan belum tuntaskan mereka mengkajinya, tunggu saja," ungkapnya.

Saleh berharap BPN bisa tetap menempuh jalur hukum formal untuk menangani kasus sengketa Pilpres 2019. Hal itu, kata dia dilakukan agar bisa dipertanggungjawabannya secara yuridis.

"Jadi kita harapkan nanti bisa jadi tetap ada jalur formal yang ditempuh. Sehingga kalaupun kalah atau menang itu memang ada pertanggung jawaban yuridis, sosiologis yang memang kelihatan. Jadi bisa dijelaskan ke publik," ucapnya.

Terkait wacana penggunaan kekuatan kedaulatan rakyat, Saleh menilai itu bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Sebab, kekuatan itu bukan untuk memecah Indonesia ataupun membuat kerusuhan.

"Jadi saya kira ya itu nanti kita tunggulah gerakan seperti apa tapi saya kira kedaulatan rakyat itu bukan gerakan yang mengancam. Jadi tidak ada kerusuhan engga ada hal-hal yang dikhawatirkan. Kan targetnyakan bukan untuk mengganggu NKRI, targetnya bukan untuk membuat rusuh bukan," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).