PAN sebut tambah pimpinan MPR jadi 11 agar partai tak gaduh terus

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional membantah menjadi pengusul dari wacana penambahan 6 pimpinan MPR. Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PAN, Totok Daryanto mengatakan, partainya mengakomodir dan membahas usulan dari fraksi-fraksi lain terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

"Kalau PAN kan tidak ada usulan begitu. Kalau PAN akan mengakomodir seluruh kebersamaan fraksi-fraksi. Karena bagi PAN dalam tempo dua tahun ini, parlemen itu harus berjalan kondusif supaya tidak ada kegaduhan di tingkat kenegaraan," kata Totok di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5).

Totok mengakui, muncul kegaduhan antar fraksi hingga pemerintah dalam dinamika pembahasan RUU MD3. Kegaduhan itu dikarenakan sejumlah fraksi tidak setuju jika revisi hanya mengakomodir kepentingan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Oleh sebab itu, dia menilai, disepakatinya wacana penambahan 6 pimpinan MPR mampu meredakan ketegangan baik hubungan antar fraksi dan DPR dengan pemerintah.

"Ada kan kemarin-kemarin. Sumbernya kan karena fraksi-fraksi tidak sepakat. Sehingga di DPR ada masalah, hubungan dengan pemerintah ada masalah. Nah kalau semua sepakat itu akan mengurangi ketegangan antarlembaga," klaimnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, pembahasan wacana penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam RUU MD3 terus berlangsung dinamis. Saat ini, muncul usulan baru agar pimpinan MPR ditambah 6 menjadi 11 kursi, sementara DPR ditambah 2 menjadi 7 kursi dan DPD ditambah 2 menjadi 5 kursi.

"Masih dinamis, ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah 2, MPR ditambah 6, terus kemudian pimpinan. DPD ditambah 2. Jadi ini berkembang terus, jadi ini dinamis," kata Firman.

Firman menyebut pihaknya belum menentukan peruntukan 6 kursi tambahan pimpinan MPR tersebut. Baleg juga tidak akan menunjuk fraksi-fraksi partai di DPR yang akan mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.

"Belum, 6 itu belum tahu buat siapa. Kita tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya tapi kita akan bikin regulasinya saja. Masalah itu kan ada mekanismenya," terangnya. (mdk/rnd)