PAN tawarkan kebijakan ekonomi politik jalan tengah

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Setelah resmi bergabung dengan pemerintah, Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan kebijakan ekonomi politik jalan tengah guna membantu pemerintah untuk keluar dari krisis ekonomi.

Tawaran tersebut disampaikan oleh Wakil ketua umum DPP PAN bidang ekonomi, Didik J Rachbini. Kebijakan yang akan ditawarkan ini adalah langkah PAN untuk menunjukkan bahwa PAN memiliki ide dan gagasan sebelum PAN bergabung ke koalisi pemerintah, terutama saat pemerintah sedang berjuang keluar dari krisis.

"PAN ingin mengajukan format argumen ekonomi-politik jalan tengah kepada pemerintah karena kami bergabung dengan pemerintah tidak berdasarkan politik dagang sapi, tapi koalisi kebersamaan," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'Krisis Ekonomi, Pengangguran dan Solusinya (Visi PAN)' di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu (9/9)

Orang lain juga bertanya?

Didik juga mengungkapkan ekonomi politik jalan tengah adalah suatu tawaran politik yang di dalamnya berisi strategi konkret untuk membantu pemerintah menghadapi ekonomi yang terpuruk

"Politik jalan tengah kita siapkan sebagai strategi yang akan kita tawarkan kepada Pemerintah sebelum bergabung. Kami menawarkan konsep sebagai suatu tawaran politik," sambungnya.

Sementara itu, Didik juga menjelaskan akar permasalahan krisis ini adalah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya angka pengangguran. Maka dari itu, politik jalan tengah ini bisa dijadikan modal jangka pendek yang konkret.

"Kita di tengah, dan akan memberikan program ekonomi jangka pendek, ini modal untuk Pemerintah juga kan," tukas Didik.

Dalam diskusi tersebut, didik menawarkan kurang lebih 5 point dasar dalam kebijakan politik ekonomi jalan tengah yang dimaksud. Adapun kelima point tersebut adalah:

1. Membangun kepercayaan terhadap Pemerintah, memperbaiki iklim dengan dukungan politik yang kuat.

2. Menjaga nilai tukar rupiah

3. Meningkatkan ekspor

4. Membangun strategi industri yang berdaya saing tinggi

5. Mencegah PHK dan mempertahankan daya beli masyarakat.

(mdk/bal)