Panas di Internal PDIP yang Bikin Megawati Marah: Dewan Kolonel vs Dewan Kopral

Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kaget membaca running text berita. Sebabnya, muncul kabar Dewan Kolonel dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR untuk mendukung pencapresan putrinya, Puan Maharani.

"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9).

Dewan Kolonel adalah sebutan grup pendukung Puan Maharani. Pencetusnya adalah Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo. Mantan juru bicara kepresidenan ini menginisiasi kelompok pendukung Puan sebagai calon presiden bersama sejumlah anggota Fraksi PDIP yaitu, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, serta Agustina Wilujeng Pramestuti.

Kurang lebih tiga bulan berjalan, grup ini bertambah anggota hingga 12 orang. Pentolan Fraksi PDIP pun ikut. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang 'Pacul' Wuryanto didapuk sebagai jenderal.

"Nah kolonel pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Utut sama Pacul. Ini saya cerita sebenarnya," ujar Johan Budi.

Pembentukan Dewan Kolonel untuk membantu Puan sebagai calon presiden. Kerja-kerja untuk menaikan elektabilitas dilakukan agar Ketua DPR RI itu diusung PDIP menjadi calon presiden. Terlebih, bila nanti Megawati memutuskan Puan sebagai calon presiden, pasukan tempurnya sudah terbentuk.

Menurut Johan, Puan pun menyambut baik kehadiran Dewan Kolonel. Ketua DPP PDIP ini setuju dengan pembentukan grup loyalisnya.

"Dilaporkan ke mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Johan Budi.

Namun, DPP PDI Perjuangan membantah Dewan Kolonel sebagai struktur resmi partai. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai struktur seperti Dewan Kolonel. Hasto pun telah mengkonfirmasi kepada Utut dan Pacul selaku pimpinan Fraksi PDIP bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan semata.

"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," terangnya.

Hasto mengingatkan pencalonan presiden sepenuhnya berada di tangan Megawati. Ia tidak gamblang apakah kader PDIP yang terlibat Dewan Kolonel akan ditegur. Tapi, Hasto mengingatkan kembali kepada Utut tugas dan fungsi Fraksi PDIP di parlemen.

"Kemudian saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," tegas Hasto.

Muncul Dewan Kopral

Relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun tidak mau kalah. Ketua relawan Ganjar Mania, Immanuel Ebenezer berencana mendeklarasikan Dewan Kopral sebagai antitesis Dewan Kolonel pada 1 Oktober.

"Kita mau bentuk 'Dewan Kopral'. Kalau Mbak Puan bikin 'Dewan Kolonel' buat pencitraannya kita bentuk 'Dewan Kopral' untuk kemenangan Mas Ganjar untuk Presiden," kata Noel kepada wartawan, Rabu (21/9).

Namun, rupanya Ganjar tidak sreg dengan usulan tersebut. Ganjar meminta para relawan untuk menahan diri.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan itu hanya canda-candaan jadi publik tidak perlu merespon," kata Ganjar di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9).

Noel pun selaku pengusul langsung memilih manut atas permintaan Ganjar itu. Meski, ia merasa sikap Ganjar itu lahir karena Dewan Kopral sebagai ancaman terhadap Dewan Kolonel yang menjadi pesaingnya.

"Kita akan manut terhadap imbauan atau saran dari mas Ganjar," ujar Ketua relawan Ganjar Mania, Immanuel Ebenezer kepada wartawan, Jumat (23/9).

Megawati Minta Kader Tidak Berdansa Politik

Di tengah ramainya muncul grup pendukung Puan dan Ganjar, Megawati mengingatkan lagi para kadernya tidak bermanuver.

Dalam rapat koordinasi kepala daerah PDIP, Megawati meminta kader partai tidak melakukan dansa-dansa politik terkait Pemilu 2024.

Para kepala daerah dan kader PDIP diminta fokus kerja nyata di tengah rakyat. "Saya minta laporannya segera disampaikan," tegas Megawati.