Pandemi Dinilai Membuat Sikap Permisif Warga Terhadap Politik Uang Semakin Menguat
Merdeka.com - Lembaga Survei Indikator Politik merilis survei dinamika elektoral Pilwalkot Tangerang Selatan. Salah satu temuan adanya sikap permisif warga Tangsel terhadap politik uang.
"Di Pilkada 2015 pernah terjadi, lalu Survei ini menunjukkan angka tinggi. Ini alarm bahaya sangat kuat bagi praktik politik lokal," kata Direktur Perludem Titi Anggraini dalam acara rilis survei daring, Selasa (17/11).
Titi menyebut, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab warga semakin permisif terhadap politik uang. "Dampak pandemi berpengaruh juga toleransi warga terhadap praktik politik uang, pandemi membuat sikap permisif warga Tangsel makin menguat," kata dia.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
Senada dengan Titi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan toleransi politik uang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir di kota Tangerang Selatan. "Situasi pandemi yang juga berdampak pada aspek ekonomi warga diduga menyumbang naiknya sikap permisif pemilih terhadap praktik jual beli suara di Tangerang Selatan," kata Burhanuddin.
Meskipun demikian, kata Burhanuddin, efek politik uang tidak otomatis besar. "Di antara pemilih yang menganggap politik uang wajar, hampir 80% akan menerima pemberian tersebut tapi mengenai pilihan akhir tetap berdasarkan hati nurani," tandasnya.
Sebelumnya, berdasar hasil survei paslon mana yang akan dipilih warga Tangsel apabila pencoblosan dilakukan hari ini. Hasilnya, Pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati mendapat posisi tertinggi yakni 34,5 persen.
"Sementara Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan 31,8 persen dan Siti Nur Azizah-Ruhamaben 12.1 persen," kata Burhanuddin dalam rilis daring, Selasa (17/11).
Adapun survei menggunakan metode random sampling terhadap 820 orang dengan margin of eror 3,5 persen, sementara tingkat kepercayaan 95 persen.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperkirakan perputaran uang selama musim lebaran tahun ini bisa mencapai Rp276 triliun.
Baca SelengkapnyaHugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen
Baca SelengkapnyaThomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaTren ini berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat untuk berwisata.
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca Selengkapnya