Panelis dan Moderator Debat Capres-Cawapres Kedua Tandatangani Pakta Integritas

Merdeka.com - Para panelis dan moderator debat capres-cawapres kedua yang akan digelar 17 Februari mendatang menandatangani pakta integritas. Penandatanganan pakta integritas ini disaksikan langsung Ketua KPU, Arief Budiman dan komisioner Hasyim Asy'ari yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Ketua KPU, Arief Budiman, menyampaikan penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu tahapan yang agak berbeda dibandingkan tahapan dalam debat pertama bulan lalu. Ini untuk menjawab tuntutan publik yang cukup besar terhadap KPU bagaimana membuat debat kedua lebih menarik dan substansial dibandingkan debat pertama.

"Tuntutan publik cukup besar kepada kami untuk membuat debat kedua lebih menarik dan lebih substansial dan debat ini mampu mengirimkan pesan apa program, visi misi dari masing-masing pasangan calon. Karena sesungguhnya itulah tujuan utama kampanye dalam bentuk debat pasangan capres-cawapres," jelasnya.

Di debat kedua ini, KPU dituntut publik merahasiakan pertanyaan yang diajukan kepada capres dan cawapres. Karena itulah salah satu alasan penandatanganan pakta integritas. Bahkan, kata Arief, panelis dan moderator juga dituntut untuk disumpah namun menurutnya tak perlu.

"Walaupun di rapat-rapat sebelumnya teman-teman media juga tahu ada tuntutan moderator dan panelis disumpah agar tidak membocorkan soal-soal yang akan dibuat nanti. Tapi kami berpandangan bahwa KPU ketika dilantik jadi anggota KPU sudah disumpah untuk bekerja profesional, jujur, adil, berintegritas dan maka kami yakinkan kepada publik bahwa orang-orang yang kami pilih itu juga dengan dasar-dasar itu; profesionalitas, integritas yang dimiliki tokoh-tokoh besar ini," jelasnya.

"Saya percaya profesionalisme tokoh-tokoh besar ini tidak akan merelakan kredibilitasnya, integritasnya untuk kemudian tidak melaksanakan tugas yang diberikan negara dengan baik sehingga kami memandang tidak perlu sampai harus disumpah. Tapi menyatakan komitmen dalam sebuah pakta integritas menurut kami sudah cukup," lanjutnya

Arief juga berharap panelis maupun moderator dapat melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Pakta Integritas tersebut. Dua moderator debat kedua yaitu Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki. Sementara jumlah panelis sebelumnya 8 orang namun satu orang mengundurkan diri sehingga menjadi 7 orang. Koordinator panelis yaitu Sudarto Prawoto Hadi.

Ini bunyi Pakta Integritas untuk moderator debat:

1. Secara bersungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai moderator debat kedua secara profesional, efektif dan efisien serta memberikan perlakuan adil dan proporsional kepada peserta debat.

2. Memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu paslon dengan:

a. Tidak menjadi anggota parpol

b. Tidak menjadi anggota tim atau pelaksana kampanye pasangan calon.

c. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota ahli tim atau sebutan lain yang bertugas atau membantu pada pemerintahan termasuk kementerian, lembaga kepresidenan dan wakil presiden.

d. Tidak pernah terlibat atau menjadi anggota pada organisasi dilarang dalam NKRI.

3. Tidak melakuakn permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung ataupun tidak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang jurdil.

4. Tidak akan membocorkan materi pertanyaan, isu strategis debat kepada siapapun dan pihak manapun.

Isi pakta integritas panelis:

1. Secara bersungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai panelis debat kedua secara profesional, efektif dan efisien:

a. Memperdalam dan menggali tema yang telah ditetapkan yaitu energi dan pangan, SDA dan lingkungan hidup serta infrastruktur.

b. Menyatakan menyusun materi pertanyaan isu strategis yang akan disampaikan oleh moderator kepada peserta debat.

2. Memiliki integritas tinggi, jujur simpatik dan tidak memihak kepada salah satu paslon dengan:

a. Tidak menjadi anggota parpol

b. Tidak menjadi anggota tim atau pelaksana kampanye paslon

c. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota ahli tim atau sebutan lain yang bertugas atau membantu pada pemerintahan termasuk kementerian, lembaga kepresidenan dan wakil presiden.

d. Tidak pernah terlibat atau menjadi anggota pada organisasi yang dilarang dalam NKRI.

3. Tidak melakuakn permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung ataupun tidak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang jurdil.

4. Tidak akan membocorkan materi pertanyaan, isu strategis debat kepada siapapun dan pihak manapun.