Panglima TNI Sebut Pemindahan Ibu Kota & Pilkada jadi Fokus Kerja 2020
Merdeka.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan TNI terkait rencana kerja 2020, anggaran dan pembahasan isu-isu aktual. Pada pemaparannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan ada dua isu aktual yang akan menjadi fokus TNI pada 2020 mendatang. Yaitu pemindahan ibu kota negara dan Pilkada 2020.
"Isu-isu aktual pertama adalah pemindahan ibu kota negara dan Pilkada serentak 2020," kata Panglima Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Marsekal Hadi menyebutkan ada satu daerah rawan yang berpotensi terjadi konflik SARA, konflik horizontal dan politik uang, yaitu Papua.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kenapa SARA jadi isu sensitif di Indonesia? Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elite politik dalam kampanye-kampanyenya.
"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," ujar Hadi.
Dia mengungkapkan, pengamanan Pilkada termasuk di Papua telah dimulai sejak awal Oktober lalu. "Tahapan Pilkada serentak dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020 sebagaimana yang dilaksanakan pada pengamanan Pilkada serentak yang lalu," ucapnya.
Untuk mengamankan Pilkada tersebut, TNI mengerahkan 2/3 dari jumlah kekuatan personel Polri. Sejumlah alutsista juga akan diturunkan untuk menjamin keamanan saat Pilkada.
"Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku. Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri," tandasnya.
Usai pemaparan, Ketua Komisi I Meutia Hafid mengumumkan rapat akan dilanjutkan secara tertutup.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaBeberapa yang dibahas terkait sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyerahkan risalah serah terima jabatan Kasad ke Jenderal Maruli.
Baca SelengkapnyaSelain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, perhatian presiden pada masalah Papua yang sudah 62 tahun tidak terselesaikan
Baca SelengkapnyaPanglima Agus mengatakan separatis Papua, semakin lama semakin berbahaya.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaPolda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca Selengkapnya