Panitia Munaslub Golkar janji tak akan tagih calon Rp 20 miliar
Merdeka.com - Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan bakal calon ketua umum wajib setor Rp 20 miliar hanya wacana belaka. Terkait hal tersebut saat ini dirundingkan berapa nominal yang pantas.
"Itu enggak benar itu. Itu ada wacana isu tetapi belum diputuskan, masih akan diputuskan pada beberapa waktu. Bahwa itu bagian dari pendaftaran tapi tidak seperti itu. Angkanya jauh. Mungkin minimum 1 juta rupiah begitu," kata Theo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).
Namun terkait transportasi menuju lokasi Munaslub, menurut Theo, tiap utusan DPD harus menganggarkan secara mandiri.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Surya Paloh berharap tidak ada politisasi kasus Tom Lembong? Paloh berharap isu politisasi yang menjerat Tom Lembong tidak benar. Kalaupun jika benar, maka menurutnya Tom Lembong hanya apes saja.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Selain itu dia menjelaskan bahwa masing-masing bakal calon harus mengantongi jumlah dukungan minimal 30 persen suara. Hal tersebut akan menjadi mekanisme seleksi di awal.
"Pemilihan ketum akan dilaksanakan secara demokratis, calon-calon daftar kemudian ya akan mendapat dukungan 30 persen itu yang dukungan," tuturnya.
Theo berharap tidak ada transaksi berupa dana untuk perolehan kekuasaan menjadi ketua umum. "Jadi kita akan laksanakan berdasarkan prinsip demokratis, dan kita betul-betul juga tidak mau ada terjadi hal-hal bersifat money politics, transaksi-transaksi," ujarnya.
Theo berujar, sejauh ini sudah ada 10 bakal calon yang siap bertanding. Sedangkan panitia Munaslub akan melakukan rapat besok Rabu (20/4) di Kantor Golkar, Slipi, Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Mahfud untuk menjawab isu yang berkembang soal mahar politik.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaBahlil juga mengaku tidak menentukan target tertentu soal jatah kursi menteri untuk kader Partai Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGolkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca Selengkapnya