Panitia Munaslub tak gubris KPK sebut Rp 1 M sebagai politik uang

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada dugaan money politics terkait uang mahar Rp 1 miliar untuk mendaftar calon ketua umum Golkar. Menyikapi hal itu, panitia Munaslub Partai Golkar 2016 tetap akan menagih uang mahar tersebut.

Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar, Rambe Kamarul Zaman ‎mengaku, bila bakal calon ketum Golkar Aziz Syamsuddin dan Mahyudin telah mendaftar dan membayar uang mahar sebesar Rp 1 miliar. Rambe menampik uang mahar tersebut dianggap money politics.

"Itu bukan money politik, silakan sumbernya dicek. Artinya Rp 1 miliar dicek saja asalnya dari mana. Ya tetap jalan setor semua yang daftar itu, sudah setor Aziz, Mahyudin, semua ikhlas selaku kader Golkar‎," ujar Rambe di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).

Menurut Rambe, sejauh ini dari peraturan internal yaitu AD/ART tak ada larangan meminta mahar. Bahkan menurutnya uang sumbangan tersebut menjadi kewajiban kader. Selain bakal calon, setiap kader pun akan dikenai uang iuran minimal Rp 10 ribu.

‎"Jadi ini gotong-royong semuanya, kecuali tidak dilaksanakan apa-apa terjadi kongkalikong, gitu. Iya bukan yang harus dilarang KPK bukan berapa sumbangannya, tapi asalnya," jelasnya.

Rambe menganggap uang mahar tersebut bentuk sukarela sumbangan kader terhadap partai. Dia menganalogikan mahar tersebut seperti seseorang yang menyumbang masjid.

‎"Yang nanti jadi pelanggaran pas nanti di pemilihan, kalau soal usut silakan. Yang nanti dilarang itu dipengaruhi pada waktunya pemilihan, kamu kasih suara ke saya ya untuk dapat dukungan 30 persen," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief tak segan menyatakan uang mahar tersebut menjadi bagian dari money politics. Laode menghimbau budaya seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi.

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).