Panitia wacanakan bentuk komite etik untuk kawal Munaslub Golkar
Merdeka.com - Panitia Munaslub Golkar mewacanakan setiap calon ketua umum yang akan bertarung di Munaslub 7-8 Mei nanti, diharuskan menyetor duit sebesar Rp 20 miliar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari jual beli suara antara calon ketua umum dengan pemilik suara.
Selain itu, panitia juga mewacanakan pembentukan komite etik. Dengan harapan, komite ini mengawasi jalannya penyelenggaraan Munaslub.
"Bagus untuk menata partai ke depan dan kemudian kita mengawasi secara perilaku, termasuk panitia juga diawasi. Jangan dipikir hanya awasi kandidat," kata Ketua Organizing Committee Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
Zainuddin menegaskan, penyelenggaraan Munaslub yang intinya pemilihan ketua umum Golkar harus berjalan secara demokratis, berkeadilan dan transparan. Dengan dibentuknya komite etik, diharapkan penyelenggaraan Munaslub dapat terealisasi dengan sukses.
Ketika ditanya figur Hajriyanto Y Thohari, sebagai ketua etiknya, Zainuddin mengamininya. Kata dia, sosok Hajriyanto selama ini dikenal tidak masuk dalam timses salah satu kandidat calon ketua umum Golkar. Selain itu, bekas pimpinan MPR itu juga tidak masuk dalam Kubu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie saat kisruh dualisme kepengurusan terjadi.
"Figur sudah tepat. Beliau selama ini memposisikan sendiri saat perselisihan, beliau enggak di salah satu, netral. Tepat," jelasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaPanwaslu Pilkada 2024 memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan.
Baca SelengkapnyaPelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang
Baca SelengkapnyaPansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaUsulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya