Panja Freeport, Ruhut sebut Komisi III lebay & Novanto ke laut saja
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah memutuskan menutup kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus ditutup tanpa sanksi terhadap Setya Novanto.
Sejak kasus ini bergulir, sejumlah anggota DPR mengusulkan dibentuknya panja Freeport untuk membongkar borok pihak-pihak lain yang dituding bermain dalam kasus ini. Usulan tersebut masih terus digulirkan sampai saat ini.
Anggota Komisi III Ruhut Sitompul menuding, panja Freeport yang diusulkan rekan-rekannya di Komisi III merupakan akal-akalan untuk membela mantan Ketua DPR Setya Novanto. "Aku bilang Komisi III lebay. Kalau aku, sudah lah Novanto ke laut saja," kata Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1).
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
Menurutnya, akan lebih baik jika kasus Papa Minta Saham dipercayakan ke Kejaksaan Agung yang sudah menangani kasus ini. Karena itu DPR tidak perlu lagi membentuk panja Freeport. Ruhut menyatakan ketegasannya untuk tidak terlibat dalam Panja ini.
"Aku tidak setuju sendiri, meski kemarin ada yang bantu diputuskan juga. Karena aku berjalan di jalan Tuhan. Siapa yang aneh-aneh pasti ke laut," ucapnya.
Menurut Ruhut, lebih baik DPR fokus pada urusan legislasi yang masih menjadi pekerjaan rumah. "Kalau saya, masih banyak kerjaan lain. Contohnya semua komisi sedang siapkan RUU nya. Itu dulu lah. Jangan hanya budgeting. Sudah cukup baik," tutup dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPacul mengatakan tumbangnya Trimedya dan Lodewijk lantaran terjadi kegiatan tansaksional selama pileg
Baca SelengkapnyaPolemik pemecatan Ipda Rudy Soik berlanjut hingga ke Senayan. Rudy Soik melawan karena dipecat.
Baca SelengkapnyaRomo C Paschalis Pr menjelaskan kronologi penanganan penyelidikan penimbunan BBM bersubsidi di Kupang, yang berujung pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, vonis hakim yang membebaskan Ronnald Tannur itu janggal karena tidak ada satu pun pasal dalam dakwaan yang digunakan dalam putusannya.
Baca SelengkapnyaMenko Marver Luhut Binsar Panjaitan kembali koar-koar terkait operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat sedang dibuat meradang akibat ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca SelengkapnyaKabar dia dapat, indikasi suap diterima para hakim yang menangani kasus Dini Sera senilai Rp20 miliar
Baca SelengkapnyaKeponakan Prabowo itu menilai Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM, namun malah diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat.
Baca SelengkapnyaMenurut Sahroni, tiga hakim tersebut telah menjatuhkan vonis yang tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya