Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota

Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan pihaknya belum membahas wacana Fraksi Golkar menarik kadernya dari keanggotaan. Eddy menyebut Pansus masih bekerja sampai merumuskan rekomendasi akhir.

"Kita di pansus angket masih bekerja sebagaimana biasa, sedangkan isu yang disampaikan tentang Golkar yang akan menarik anggota dan lain-lain belum dibahas di pansus," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Saat ini, Pansus tengah merancang rumusan rekomendasi akhir. Jika dalam waktu dekat KPK masih mangkir datang ke DPR, maka rekomendasi akhir akan dibuat tanpa ada konfirmasi.

Orang lain juga bertanya?

Dia menyebut proses di Pansus bisa selesai pada 1 Februari 2018. "Dan kebetulan masalah Pansus Angket tinggal perumusan rekomendasi dan rencananya 1 Februari, pansus sudah selesai," ujarnya.

Eddy menolak membocorkan isi rumusan rekomendasi akhir Pansus. Dia hanya menyebut, rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan objek penyelidikan Pansus. Rekomendasi Pansus diklaim

"Hanya ada tambahan-tambahan sih. Karena ini kan masih bergulir terus. Namanya informasi kan masuk-masuk, ditambahkan. Cuma kemarin tim perumus sudah merumuskan," ungkapnya.

Disinggung salah satu isi rekomendasi mengenai wacana revisi UU KPK, Eddy mengaku harus membahasnya bersama pimpinan DPR.

Politikus PDIP ini mengklaim rekomendasi Pansus mengarah pada penguatan lembaga KPK, semisal menambah kewenangan penyadapan. Dia berharap rekomendasi Pansus bisa membuat KPK lebih tegas, kuat dan bekerja sesuai koridor hukum.

"Enggak dikurangi, dikuatkan termasuk penyadapan, kan itu belum ada. Memang harus ada rekomendasi tentang penyadapan supaya kuat dan mempunyai kekuatan hukum," paparnya

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR

Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta

Diketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)

Baca Selengkapnya
PKS Belum Tentukan Sikap Akan Jadi Oposisi atau Koalisi, Syaikhu: Itu Ranah Dewan Syuro
PKS Belum Tentukan Sikap Akan Jadi Oposisi atau Koalisi, Syaikhu: Itu Ranah Dewan Syuro

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya
PKS Tunggu Putusan Majelis Syuro untuk Tentukan Gabung Prabowo-Gibran atau Oposisi
PKS Tunggu Putusan Majelis Syuro untuk Tentukan Gabung Prabowo-Gibran atau Oposisi

Apakah PKS memilih menjadi oposisi atau koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional

PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.

Baca Selengkapnya
Golkar Tegaskan Tak Ada Dorongan untuk Koalisi dengan Gerindra
Golkar Tegaskan Tak Ada Dorongan untuk Koalisi dengan Gerindra

Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya

"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.

Baca Selengkapnya