Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota
Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan pihaknya belum membahas wacana Fraksi Golkar menarik kadernya dari keanggotaan. Eddy menyebut Pansus masih bekerja sampai merumuskan rekomendasi akhir.
"Kita di pansus angket masih bekerja sebagaimana biasa, sedangkan isu yang disampaikan tentang Golkar yang akan menarik anggota dan lain-lain belum dibahas di pansus," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).
Saat ini, Pansus tengah merancang rumusan rekomendasi akhir. Jika dalam waktu dekat KPK masih mangkir datang ke DPR, maka rekomendasi akhir akan dibuat tanpa ada konfirmasi.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Dia menyebut proses di Pansus bisa selesai pada 1 Februari 2018. "Dan kebetulan masalah Pansus Angket tinggal perumusan rekomendasi dan rencananya 1 Februari, pansus sudah selesai," ujarnya.
Eddy menolak membocorkan isi rumusan rekomendasi akhir Pansus. Dia hanya menyebut, rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan objek penyelidikan Pansus. Rekomendasi Pansus diklaim
"Hanya ada tambahan-tambahan sih. Karena ini kan masih bergulir terus. Namanya informasi kan masuk-masuk, ditambahkan. Cuma kemarin tim perumus sudah merumuskan," ungkapnya.
Disinggung salah satu isi rekomendasi mengenai wacana revisi UU KPK, Eddy mengaku harus membahasnya bersama pimpinan DPR.
Politikus PDIP ini mengklaim rekomendasi Pansus mengarah pada penguatan lembaga KPK, semisal menambah kewenangan penyadapan. Dia berharap rekomendasi Pansus bisa membuat KPK lebih tegas, kuat dan bekerja sesuai koridor hukum.
"Enggak dikurangi, dikuatkan termasuk penyadapan, kan itu belum ada. Memang harus ada rekomendasi tentang penyadapan supaya kuat dan mempunyai kekuatan hukum," paparnya
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaApakah PKS memilih menjadi oposisi atau koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya