Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus minta pembahasan RUU Pemilu diperpanjang

Pansus minta pembahasan RUU Pemilu diperpanjang Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu meminta penundaan pembahasan RUU Pemilu hingga akhir Mei 2017. Padahal, sebelumnya RUU Pemilu ditargetkan selesai pada 28 April 2017.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria mengatakan penundaan ini dikarenakan masih ada sekitar 555 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari total 3055 isu yang belum selesai dibahas.

"Kita mau tambah masa sidang lagi jadi kita selesaikan pertengahan Mei sampai akhir Mei," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Orang lain juga bertanya?

Riza meyakini, Pansus bisa menyelesaikan pembahasan 555 DIM itu dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Pihaknya mengklaim tak mau terburu-buru dalam merampungkan RUU Pemilu. Sebab, RUU ini harus komperhensif karena menggabungkan 3 UU dalam satu aturan.

"Kami mau memastikan UU ini bisa lebih baik tidak hanya cepat selesai. Mengingat dalam UU ada penggabungan 3 UU dan UU ini menyangkut nasib partai-partai yang ada di parlemen," terangnya.

Penambahan waktu pembahasan, kata dia, akan dimanfaatkan untuk melakukan dialog antar fraksi partai di DPR. Sebab, substansi RUU Pemilu yang sedang dibahas ini domainnya lebih banyak menyangkut partai politik, khususnya di DPR.

"Kami juga perlu waktu untuk melakukan dialog tidak hanya dengan pemerintah tapi juga fraksi-fraksi yang ada di parlemen," jelas Riza.

Politikus Gerindra ini menambahkan, mundurnya waktu pembahasan tidak akan mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019 mendatang. Pemerintah dan DPR telah menyepakati tahapan pemilu akan berlangsung selama 18 bulan. Sehingga masih cukup waktu bagi KPU dan Bawaslu menyiapkan tahapan pemilu.

"Perpanjangan ini sangat tidak mengganggu tahapan pemilu. Karena tahapan pemilu sudah kami sampaikan idealnya 16-18 bulan. Usulan pemerintah 18 bulan. Jadi kalau tahapan itu ada 18 bulan maka ini masih jauh dari waktu yang disepakati," klaimnya.

Dia memastikan 5 isu krusial termasuk 13 isu strategis dalam RUU Pemilu telah dikerucutkan. Oleh karenanya, Pansus hanya tinggal berdiskusi dengan pimpinan fraksi untuk menyepakati sejumlah isu-isu krusial tersebut.

"Semua sudah dikerucutkan tinggal Pansus bersama fraksi, pimpinan partai duduk satu meja untuk menyepakati isu. Kalau tidak sepakati tentu pilihannya voting," tutup Riza.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya