Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus Otsus Papua Serahkan DIM, Selanjutnya Dibahas di Panja

Pansus Otsus Papua Serahkan DIM, Selanjutnya Dibahas di Panja Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pansus RUU Otonomi Khusus Papua menyetujui penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) dari fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI. Penyerahan DIM ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

"Pansus DPR RI bersama-sama pemerintah menyetujui penyerahan DIM dari fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Pansus DPR RI untuk dibahas bersama-sama pemerintah sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Agung Widyantoro saat rapat kerja Pansus Otsus Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (24/6).

Pansus Otsus Papua juga menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) untuk membahas DIM tersebut bersama pemerintah.

Orang lain juga bertanya?

"Pansus DPR RI menyetujui pembentukan Panja untuk membahas DIM lebih lanjut bersama-sama dengan pemerintah. Kami persilakan kepada fraksi-fraksi untuk mengirimkan anggotanya yang terbaik untuk berbeda narasi di tingkat Panja," ujar Agung.

Pansus DPR RI juga meminta pemerintah menghadirkan pihak kementerian dan lembaga terkait untuk membahas RUU Otsus Papua ke depan. Yaitu dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agama.

"Pansus DPR RI meminta agar pemerintah mengkoordinir dan menghadirkan juga pihak kementerian dan lembaga terkait dalam pembahasan DIM di Panja dengan skala kehadiran menjadi wajib," jelas Agung.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua</p>
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua

Wempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Indonesia Komitmen Jadi Mitra Pembangunan Negara Kawasan Pasifik
Puan Maharani: Indonesia Komitmen Jadi Mitra Pembangunan Negara Kawasan Pasifik

Puan mengutarakan, sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua
Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua

Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perkuat Hubungan Bilateral, Ketua DPR Teken MoU Kerja Sama dengan Ketua Parlemen Papua Nugini
Perkuat Hubungan Bilateral, Ketua DPR Teken MoU Kerja Sama dengan Ketua Parlemen Papua Nugini

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara hingga membahas potensi kerja sama ke depan.

Baca Selengkapnya
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.

Baca Selengkapnya
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Kapolri Tunjuk Dua Kapolda untuk Pembentukan DOB
Kapolri Tunjuk Dua Kapolda untuk Pembentukan DOB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Baca Selengkapnya