Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus Pelindo II penting supaya BUMN tidak dikelola secara brutal

Pansus Pelindo II penting supaya BUMN tidak dikelola secara brutal Masinton Pasaribu. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Pansus Pelindo II DPR Masinton Pasaribu mengatakan tujuan dibentuk Pansus tersebut untuk memperbaiki sistem di BUMN. Menurut dia, selama ini banyak pelanggaran terjadi di Pelindo.

"Agar BUMN kita tidak dikelola secara brutal, investasi yang brutal," kata Masinton saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (31/10).

Hal ini disampaikan Masinton untuk menanggapi pandangan sejumlah pihak bahwa pembentukan Pansus Pelindo tidak begitu penting.

Orang lain juga bertanya?

Masinton menambahkan, berdasarkan hasil temuan Pansus, sedikitnya ada 20 lebih dugaan pelanggaran hukum terjadi di Pelindo. "Banyak pelanggaran undang-undang di sana," katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya pelanggaran tersebut tentu saja ada pihak yang bertanggungjawab. Masinton pun membantah kalau Pansus Pelindo sejak awal mengincar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino.

"Hukum kalau ada yang melanggar kan ada yang bertanggungjawab. Kan ada lembaga ya pasti pimpinan. (Soal Rini dan RJ Lino) itu dampaknya saja," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Seperti diketahui, sejumlah pihak yang tidak setuju pembentukan Pansus menuding panitia penyelidikan yang dibentuk DPR itu sengaja untuk menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo RJ Lino. Namun, dari sejumlah bukti dan fakta yang terungkap di Pansus, dugaan pelanggaran hukum di BUMN yang dipimpin RJ Lino itu makin kentara.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN

Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya

Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Ditemukan Unsur Pidana, Kasus Dugaan TPPU dan Korupsi Dana BOS Panji Gumilang Naik Penyidikan
Ditemukan Unsur Pidana, Kasus Dugaan TPPU dan Korupsi Dana BOS Panji Gumilang Naik Penyidikan

Kasus naik penyidikan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam dua perkara yang menyeret Panji Gumilang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar

Tingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sumsel Temukan Pemilih Mencoblos Lebih dari 1 Kali Terjadi di 4 TPS
Bawaslu Sumsel Temukan Pemilih Mencoblos Lebih dari 1 Kali Terjadi di 4 TPS

Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.

Baca Selengkapnya