Pansus RUU Pemilu rahasiakan dapil yang mau ditambah kursinya di DPR
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin jumlah kursi anggota dewan ditambah. Saat ini, wacana tersebut masih dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, dari riset yang dilakukan oleh tim Kemendagri, setidaknya ada 19 penambahan kursi anggota DPR RI. Hal ini merujuk pada semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, sementara sudah 15 tahun jumlah anggota DPR tidak ditambah.
"Ada hitungannya (dapil mana yang akan ditambah), tapi belum bisa kita publish, kesepakatan dengan pemerintah penambahan ini masih didiskusikan," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/5).
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Soal kritik yang akan terjadi dengan wacana ini, Riza menjamin bahwa kinerja DPR akan lebih baik lagi. Sebab selama ini, satu anggota DPR diyakini terlalu mewakili banyak konstituen di dapil. Misalnya, Kepulauan Riau, dia menghitung, satu anggota DPR harus mewakili 700 ribu penduduk.
"Semua fraksi sudah setuju, tinggal pemerintah pertimbangannya memberatkan APBN atau tidak," kata Riza.
Dia juga yakin bahwa penambahan kursi ini tidak akan memberatkan APBN. Sebab, dia memperkirakan, satu anggota DPR per tahun hanya butuh dana Rp 1 miliar. Sehingga penambahan anggaran diyakini tidak signifikan.
"Satu orang setahun itu paling Rp 1 miliar," kata Politikus Gerindra ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak tanggung-tanggung nilai modal yang digelontorkan para caleg mencapai miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaKomisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaDugaan atas penambahan suara PKB di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar.
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaJumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya