Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok

Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok Rieke Diah Pitaloka. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka melihat ada ketidaksamaan hasil pemeriksaan keuangan terhadap perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH). Pansus bakal segera memanggil tiga konsultan keuangan dipakai Pelindo II.

Ketidakcocokan terlihat dari evaluasi terhadap perhitungan valuasi keuangan dikemukakan Deutsch Bank (DB), dengan FRI dan Bahana Sekuritas.

"Setelah kita mendengar pemaparan dari DB, kita melihat adanya ketidaksinkronan data antar ketiga (konsultan) ini. Sehingga pansus angket memutuskan 3 keuangan ini duduk bersama untuk melihat data masing-masing, karena ada dokumen baru yang perlu dikaji ulang," kata Rieke, dalam rapat Pansus Angket, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Senin (23/11).

Orang lain juga bertanya?

Khusus konsultan DB, kata Rieke, Pansus bakal kembali memanggilnya. Rieke juga sempat menjelaskan bahwa DB adalah satu-satunya penasihat keuangan ditunjuk Pelindo II dan perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings (HPH).

Sementara FRI, ditunjuk dewan komisaris untuk melakukan kajian analisis terhadap data DB. Begitu pula dengan Bahana Sekuritas juga mendapatkan permohonan melakukan analisis terhadap metode yang dilakukan DB.

"Jadi berdasarkan hasil rapat dari penugasan Pansus angket pihak Bahana dan FRI untuk melakukan evaluasi dari data perhitungan Deutsch Bank (DB) terhadap valuasi perusahaan Pelindo II," ujarnya.

‎Di sela rapat, anggota Pansus Angket Pelindo II Sukur Nababan menilai sikap DB telah mencoreng Pansus yang dibentuk oleh Undang-Undang MD3. Sebab dalam beberapa undangan DB tak hadir.

"Yang melakukan valuasi (perhitungan) tidak ada di sini, tentu ini niat tidak baik, DPR harus melakukan pemanggilan paksa untuk mempertangungjawabkan apa yang divaluasikan, jangan terkesan main-main untuk melakukan kegiatan perbisnisan di Indonesia. Kita harus memberikan warning kepada DB. Saya menduga di sini ada finansial enginering, kejahatan korporasi untuk menurunkan nilai dari JICT. Mungkin nanti bisa dijawab," pungkas Sukur.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul Cerita 'Raksasa' DPR Tumbang di 2024, Trimedya PDIP Sampai Nangis
VIDEO: Bambang Pacul Cerita 'Raksasa' DPR Tumbang di 2024, Trimedya PDIP Sampai Nangis

Pacul mengatakan tumbangnya Trimedya dan Lodewijk lantaran terjadi kegiatan tansaksional selama pileg

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN

Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya
Di Depan KPK, Bambang Pacul Ungkap Trimedya Menangis Gagal Masuk DPR
Di Depan KPK, Bambang Pacul Ungkap Trimedya Menangis Gagal Masuk DPR

Dari 54 orang, 21 anggota komisi III gagal kembali masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya

BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya