Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok
Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka melihat ada ketidaksamaan hasil pemeriksaan keuangan terhadap perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH). Pansus bakal segera memanggil tiga konsultan keuangan dipakai Pelindo II.
Ketidakcocokan terlihat dari evaluasi terhadap perhitungan valuasi keuangan dikemukakan Deutsch Bank (DB), dengan FRI dan Bahana Sekuritas.
"Setelah kita mendengar pemaparan dari DB, kita melihat adanya ketidaksinkronan data antar ketiga (konsultan) ini. Sehingga pansus angket memutuskan 3 keuangan ini duduk bersama untuk melihat data masing-masing, karena ada dokumen baru yang perlu dikaji ulang," kata Rieke, dalam rapat Pansus Angket, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Senin (23/11).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Khusus konsultan DB, kata Rieke, Pansus bakal kembali memanggilnya. Rieke juga sempat menjelaskan bahwa DB adalah satu-satunya penasihat keuangan ditunjuk Pelindo II dan perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
Sementara FRI, ditunjuk dewan komisaris untuk melakukan kajian analisis terhadap data DB. Begitu pula dengan Bahana Sekuritas juga mendapatkan permohonan melakukan analisis terhadap metode yang dilakukan DB.
"Jadi berdasarkan hasil rapat dari penugasan Pansus angket pihak Bahana dan FRI untuk melakukan evaluasi dari data perhitungan Deutsch Bank (DB) terhadap valuasi perusahaan Pelindo II," ujarnya.
Di sela rapat, anggota Pansus Angket Pelindo II Sukur Nababan menilai sikap DB telah mencoreng Pansus yang dibentuk oleh Undang-Undang MD3. Sebab dalam beberapa undangan DB tak hadir.
"Yang melakukan valuasi (perhitungan) tidak ada di sini, tentu ini niat tidak baik, DPR harus melakukan pemanggilan paksa untuk mempertangungjawabkan apa yang divaluasikan, jangan terkesan main-main untuk melakukan kegiatan perbisnisan di Indonesia. Kita harus memberikan warning kepada DB. Saya menduga di sini ada finansial enginering, kejahatan korporasi untuk menurunkan nilai dari JICT. Mungkin nanti bisa dijawab," pungkas Sukur.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaPacul mengatakan tumbangnya Trimedya dan Lodewijk lantaran terjadi kegiatan tansaksional selama pileg
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca SelengkapnyaDari 54 orang, 21 anggota komisi III gagal kembali masuk ke DPR pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaBPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya