Panwas Kabupaten Blitar keluarkan rekomendasi pemilu ulang

Merdeka.com - Banyaknya kecurangan pemilu legislatif di Kabupaten Blitar membuat masyarakat mendesak pemilu ulang. Akhirnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Blitar mengeluarkan rekomendasi pemilu ulang. Pemilu ulang bakal dilakukan di sejumlah TPS Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Hal tersebut tertuang dari hasil rapat pleno Panwaslu yang diumumkan pada Jumat (18/4) dari hasil rapat pleno Kamis malam (17/4) yakni memutuskan bahwa keterlibatan anggota KPPS dalam mengarahkan, mengintimidasi, mencoblos untuk kemenangan caleg parpol tertentu dan termasuk berdiri di belakang bilik suara saat pencoblosan berlangsung, adalah pelanggaran pemilu.

"Kita sudah mengeluarkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Blitar untuk dilakukan pemilu ulang di Desa Sidodadi. Hari ini suratnya kita kirimkan, "ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Blitar Edi Hidajat, Jumat (18/4).

Dalam rapat pleno juga diputuskan dari delapan TPS yang dilaporkan dan oleh PKB dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Panwaslu hanya merekomendasikan empat TPS. Yakni TPS 1, 4, 7 dan 8.

"Alasan yang disampaikan Panwaslu, yakni berdasarkan keterangan saksi pelapor yang dikuatkan dengan dokumentasi foto, kata Edi hanya membuktikan terjadinya pelanggaran di empat TPS."Sementara empat TPS lainya (2,3, 5 dan 6) tidak ada pelanggaran," jelasnya.

Edi mengakui sebenarnya tidak hanya pelanggaran administrasi dalam pemeriksaan kasus pemungutan suara di TPS Dusun Klepon, panwas juga menemukan adanya unsur pidana.

"Namun karena buktinya lemah, kita tidak meneruskan ke Gakumdu. Yang kita tindak lanjuti hanya pelanggaran administrasi,"ungkapnya.

Dari informasi yang diperoleh merdeka.com, pengeluaran surat rekomendasi pemilu ulang oleh Panwas Kabupaten sempat melalui perdebatan yang alot.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Blitar Miftachul Huda menilai panwas kabupaten tengah melakukan upaya cuci tangan. Karenanya, saat itu juga pihaknya meminta perbaikan surat rekomendasi sesuai ketentuan yang benar.

"Ini panwas kabupaten cuci tangan. Prinsipnya KPU siap melakukan pemilu ulang asalkan prosedurnya juga benar. Saya sudah membaca surat yang dikeluarkan panwascam. Dan kami langsung meminta perbaikan, "ungkapnya.

Sebagai langkah awal KPU, kata Huda akan segera menyiapkan jadwal waktu pemilu ulang, sebab menyangkut kekurangan logistik surat suara. "Dengan asumsi setiap TPS memiliki kapasitas 300-350 pemilih, kebutuhan akan logistik surat suara dipastikan kurang. Oleh karena itu kita akan menyurati KPU provinsi dan pusat untuk meminta bantuan," pungkasnya.