Panwaslu hentikan kasus dugaan pelanggaran Pilkada di SDIT Darul Maza Bekasi

Merdeka.com - Panwaslu Kota Bekasi menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu di SDIT Darul Maza, Jatiasih. Pasalnya, lembaga ini tak mempunyai bukti cukup untuk meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan di penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

"Bukti formilnya tidak ada, juga pelapornya tidak ada," kata Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran di Panwas Kecamatan Jatiasih, Bayu Tri Anggoro ketika dikonfirmasi pada Selasa (3/6).

Bayu mengatakan, lembaganya menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu menyusul kabar dipecatnya seorang guru SDIT Darul Maza, Robiatul Adawiyah karena dinilai beda pilihan dari arahan yayasan. Pemecatan berlangsung di dalam grup WhatsApp pengurus yayasan dan guru.

Pemecatan ini viral karena salinan percakapan diunggap ke media sosial facebook. Belakangan yayasan membantah ada pemecatan, adapun ungkapan seorang pengurus di dalam grup adalah ungkapan pribadi, bukan mewakili yayasan. Ketua Yayasan Daarunnajaat Maza, Gunawa Subianto telah membantah ada pengarahan pencoblosan, serta terlibat politik praktis.

Bayu menambahkan, Robiatul Adawiyah juga enggan membuat laporan, termasuk diminta keterangan lebih lanjut. Adapun identitas orang yang memecat di dalam grup, kata dia, tak jelas. Satu-satunya orang yang dianggap melanggar Pilkada Fachrudin tak bisa ditemukan.

"Bukti formil adalah syarat utama, sedangkan yang ada hanya sebuah captur-an percakapan. Ini tidak kuat, sehingga diputuskan dihentikan. Lagi pula guru itu juga sudah islah, tak mau memperpanjang kasusnya," kata Bayu.

Bayu menambahkan, selama penyelidikan berlangsung telah memakan waktu hingga lima hari. Adapun batas waktu penyelidikan sejak peristiwa terjadi adalah maksimal tujuh hari. Sehingga, jika lebih dari itu maka kasusnya dianggap gugur atau kadaluwarsa.