Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Panwaslu Sidoarjo tindaklanjuti dugaan kampanye terselubung anggota DPR RI

Panwaslu Sidoarjo tindaklanjuti dugaan kampanye terselubung anggota DPR RI M Rosul, Panwaslu Sidoarjo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sidoarjo memproses laporan masyarakat adanya dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh salah satu anggota komisi II DPR RI yang belum cuti. Anggota legislatif tersebut adalah Fandi Utomo, politisi Demokrat yang berasal dari dapil Jawa Timur I (Kota Surabaya dan Sidoarjo).

Laporan masyarakat itu diduga Fandi Utomo melakukan kampanye terselubung, usai pertemuan dengan beberapa warga di beberapa balai desa yang ada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Bukti laporan masyarakat itu berupa foto selfi bersama warga mengacungkan simbol satu jari yang diduga identik dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu Pilgub Jatim.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Mohammad Rosul ketika dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya tengah melakukan proses tersebut. "Iya benar, kami masih proses," ujarnya ketika dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (1/2). Ia mengaku, proses itu dilakukan adanya laporan dari masyarakat kepada dirinya melalui pesan media sosial.‎

"Memang laporannya secara tidak langsung berupa gambar yang dikirim melalui pesan WA kepada saya kemarin sekitar pukul 10 siang. Mengenai foto kegiatan reses Pak Fandi Utomo yang dinilai pelapor diduga untuk pemenangan nomor satu (Khofifah-Emil) di Desa Jatikalang, Terung Wetan dan Kelurahan Barengkrajan, Kecamatan Krian," ucapnya.

Kata Rosul, Panwaslu saat ini akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pelapor dan terlapor. Di samping itu, Panwaslu menunggu temuan dari Panwascam. "Ini sedang kami tindak lanjuti dan sedang proses. Pelapor juga sudah kami minta datang ke kantor (Panwaslu Sidoarjo) untuk diklarifikasi," kata Rosul.

Lanjut Rosul, pihaknya juga akan melakukan kroscek dan klarifikasi untuk memanggil kepada PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa Jatikalang, Terungwetan dan Barengkrajan dan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Krian untuk memastikan kejadian itu benar atau tidak.

Sebab, menurutnya, pihaknya harus memastikan laporan salah satu masyarakat terkait kegiatan politisi Partai Demokrat yang diduga melakukan kegiatan reses pada tanggal 22 Februari 2018 lalu di kantor desa untuk reses program bedah rumah itu.

"Kami masih panggil sejumlah pihak untuk mengklarifikasi ini apakah benar atau tidak. Mengapa, karena pelapor tidak bisa memberikan kesaksian hanya memberikan foto yang diambil dari media sosial dengan tulisan persatuan nomor satu, kebahagiaan nomor satu namun tidak menyebut dan menggunakan atribut kampanye," ungkapnya.

Sementara Fandi Utomo ketika dikonfirmasi menyilahkan panwaslu untuk memproses kegiatan yang dilakukannya. "Silahkan saja diproses, memangnya kenapa kok dilaporkan? Siapa yang melaporkan? Apa hubungan Panwaslu dengan kegiatan saya? Apa ada kewenangan Panwas terkait kegiatan saya?" katanya melalui pesan media sosial kepada merdeka.com.

Ditambahkan Fandi, setiap laporan masyarakat memang harus ditindaklanjuti. Bahkan pihaknya juga akan menggunakan hak hukumnya dengan melaporkan balik pelapor. "Namun sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, saya minta Panwas juga mengumumkan terbuka siapa pelapornya, supaya saya juga menggunakan hak hukum saya terhadap pelapor," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Yatnoko, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan pertemuan di balai desa, antara warga dengan Fandi Utomo yang dilakukan pada 22 Februari 2018. "Kalau pertemuan memang benar mas. Tapi itu hanya silaturahmi dan menyampaikan program bedah rumah," ujarnya ketika dikonfirmasi merdeka.com.

Yatnoko juga membantah kalau kegiatan Fandi Utomo bukan kampanye terselubung dan tidak terkait reses. "Bukan reses, hanya menyampaikan program bedah rumah," ujarnya.

Katanya, acara yang dihadiri sekitar 20 masyarakat setempat yang menerima bantuan bedah rumah tersebut, lalu diberikan pemahaman jika masyarakat yang mendapat bantuan itu mendapatkan dana Rp 15 Juta/orang, namun berupa material. "Setahu saya kemarin begitu, tidak ada kampanye, ada daftar hadirnya kok," kata dia.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Cek Dugaan Pengerahan Kades untuk Dukung Paslon di Pilkada Jateng, Ini Hasilnya
Bawaslu Cek Dugaan Pengerahan Kades untuk Dukung Paslon di Pilkada Jateng, Ini Hasilnya

Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.

Baca Selengkapnya
Buntut Video 'Nyawer' di Acara Jambore BPD Tasikmalaya, Ridwan Kamil Dilaporkan PDIP ke Bawaslu
Buntut Video 'Nyawer' di Acara Jambore BPD Tasikmalaya, Ridwan Kamil Dilaporkan PDIP ke Bawaslu

Usai video itu beredar, DPD PDIP Jabar melaporkan dugaan adanya pelanggaran kampanye.

Baca Selengkapnya
Kepala Desa dan Camat Di Boyolali Dilaporkan karena Tidak Netral Dalam Pilkada
Kepala Desa dan Camat Di Boyolali Dilaporkan karena Tidak Netral Dalam Pilkada

Laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.

Baca Selengkapnya
Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum

Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Wamendes Paiman Raharjo Disebut Kampanyekan Gibran, Begini Penjelasannya
Duduk Perkara Wamendes Paiman Raharjo Disebut Kampanyekan Gibran, Begini Penjelasannya

Wamendes PDTT Paiman Raharjo memberikan klarifikasi terkait video viral yang mengklaim dirinya kampanyekan Gibran

Baca Selengkapnya
Polisi Ringkus Penyebar Hoaks Rekaman Forkopimda Batubara Dukung Prabowo-Gibran
Polisi Ringkus Penyebar Hoaks Rekaman Forkopimda Batubara Dukung Prabowo-Gibran

Polisi menangkap terduga penyebar hoaks rekaman suara Forkopimda Batubara mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Buntut Surat Berkop Kemendes, Yandri Susanto dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu
Buntut Surat Berkop Kemendes, Yandri Susanto dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu

Muhamad Riki Setiawan, koordinator Tim Tampung Demokrasi Kabupaten Serang mengatakan pelaporan tersebut terkait netralitas pejabat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Dua Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng Masuk Proses Pidana, Siap Disidangkan
Bawaslu: Dua Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng Masuk Proses Pidana, Siap Disidangkan

Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Karanganyar.

Baca Selengkapnya
Terbukti Kampanyekan Andra-Dimyati, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Terseret Pidana
Terbukti Kampanyekan Andra-Dimyati, Ketua Apdesi Kabupaten Serang Terseret Pidana

Anwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.

Baca Selengkapnya
Kades di Rokan Hilir Terancam Pidana Usai Deklarasi Dukung Caleg
Kades di Rokan Hilir Terancam Pidana Usai Deklarasi Dukung Caleg

Video Penghulu Karya Mukti dan Penghulu Bagan Nibung serta perangkatnya deklarasi mendukung caleg beredar dan viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Masih Diselidiki Bawaslu, Ridwan Kamil Siapkan Tim Hukum Lawan Laporan PDIP Soal Video 'Nyawer' di Jambore BPD
Masih Diselidiki Bawaslu, Ridwan Kamil Siapkan Tim Hukum Lawan Laporan PDIP Soal Video 'Nyawer' di Jambore BPD

Laporan terhadap Ridwan Kamil kepada Bawaslu Jabar itu setelah video dalam acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Tasikmalaya viral di media sosial.

Baca Selengkapnya