Para politikus ini ungkap manuver Amien Rais ingin nyapres
Merdeka.com - Pertarungan Pemilihan Presiden 2019 akan semakin menarik. Ini karena Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah menyatakan siap maju menjadi Capres 2019. Namun banyak yang meragukan kesungguhan hati Amien Rais untuk maju kembali menjadi Capres.
Beberapa tokoh politik dengan terang-terangan menduga adanya motif di balik pernyataan siap nyapres Amien Rais. Siapa saja mereka?
Hanya untuk mendongkrak elektabilitas PAN
-
Siapa yang cemas dengan Pilpres AS 2024? Pernyataannya bertentangan dengan keraguan yang dirasakan oleh jutaan warga AS, terutama para pendukung Partai Republik, sejak pemilihan presiden AS 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump menolak untuk mengakui kekalahannya.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Siapa yang disebut bakal jadi cawapres Anies? Nama Yenny sebelumnya disebut sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Siapa saja Capres 2024? Sebagaimana diketahui, terdapat 3 pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga. Ketiga pasangan itu ialah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais maju menjadi calon Presiden 2019 disebut sebagai manuver untuk mendongkrat elektabilitas PAN.
"Pencapresan Amien Rais bisa dimaknai dua hal. Pertama, ya pernyataan itu sebagai ikhtiar serius. Kedua, hanya sekedar ikhtiar menaikkan elektabilitas PAN di Pemilu 2019. Tapi buat saya, cenderung melihatnya dalam konteks makna kedua," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Senin (11/5) lalu.
Sulit cari partai pengusung
Serupa dengan PPP, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai hal ini hanya untuk mengangkat elektabilitas PAN. Dia memandang, sangat sulit cari partai pengusung yang mau melirik Amien."Karena sangat sulit cari partai pengusung hingga memenuhi syarat. Bisa jadi niatan Capres itu memang ada. Tapi saya berkeyakinan motif utama adalah peningkatan elektabilitas PAN," kata Abdul.Dia menilai, munculnya wacana koalisi keumatan itu tak akan terjadi. Karena sangat sulit. "Saya belum melihat koalisi keumatan akan terjadi. Karena sangat sulit mempertemukan kepentingan masing-masing partai," ujar dia.
Untuk mendompleng posisi tawar PAN
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menduga ada motif di balik pencalonan Amien Rais sebagai calon presiden. Dia menduga pernyataan itu untuk mendompleng posisi tawar PAN sebagai calon wakil presiden (cawapres) di mata Gerindra yang akan mengusung Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres)."Bisa saja Pak Amien menyatakan siap jadi calon supaya posisi tawar PAN, ini kan PAN, PKS lagi berebut untuk menjadi cawapres Pak Prabowo dengan Pak Amien menyatakan begitu bisa saja supaya posisi tawar PAN meningkat," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (11/6) lalu.
Tidak boleh mempunyai agenda tertentu
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar terkait rencana Amien Rais maju menjadi Capres 2019. Niatan Amien ini dikritik Yusril karena sebelumnya dengan sepenuh hati mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres. Menurutnya, sosok pemimpin itu harus terjaga ucapannya. Tidak boleh mempunyai agenda tertentu."Karena ucapan pemimpin adalah sabdo pandito ratu, maka ucapannya tidak boleh mencla mencle, pagi ngomong dele, sore ngomong tempe, artinya ucapannya berubah-ubah, inkonsisten, sehingga membingungkan rakyat dan pendukungnya," kata Yusril melalui pesan singkat, Senin (11/6) lalu.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien menilai ada pihak berupaya menjegal Anies, sehingga dukungan bakal dialihkan ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaCak Imin menanggapi permintaan agar waspada dengan Amien Rais Syndrome.
Baca SelengkapnyaMardani percaya diri pasangan Anies dan Cak Imin bisa memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca SelengkapnyaAmien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca Selengkapnyasemakin banyaknya organisasi relawan bergabung, Prabowo-Gibran bisa memenangi dalam satu putaran.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKB, Lukmanul Khakim mengaku kaget mendapat kabar duet pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaAmien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil optimis bersama Cawagub Suswono bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Sahroni mengatakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh tidak pernah memerintahkan para kadernya hal-hal negatif kepada lawan politiknya.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya