Para politikus PDIP ini ejek kualitas menteri Jokowi

Merdeka.com - Belum satu tahun menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak persoalan Tanah Air yang membuatnya harus mengambil kebijakan menuai pro dan kontra. Menariknya, kritik dari kebijakan Jokowi bukan hanya datang dari lawan politik, melainkan juga dari jago-jago PDIP partai pengusungnya di pilpres lalu.

Misalnya saja soal kenaikan harga BBM subsidi yang akhir tahun lalu harus diambil Jokowi. Politikus PDIP Effendi Simbolon orang yang paling keras mengkritik kebijakan Jokowi tersebut. Effendi menilai orang-orang di sekitar Jokowi memiliki paham liberal yang bertentangan dengan ideologi PDIP.

Namun tidak hanya Jokowi yang kena habis dikritik sebagai orang nomor satu di Indonesia. Para pembantunya pun tak luput dari kritik bahkan ejekan dari politikus PDIP.

Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang paling sering kena 'damprat' oleh elite PDIP. Bahkan Jokowi didesak agar segera diganti dengan menteri yang baru meski baru menjabat belum sampai lima bulan di pemerintahan.

Berikut ejekan-ejekan Politikus PDIP terhadap kualitas menteri Jokowi, dihimpun merdeka.com, Jumat (12/2):

Minta anggaran, tapi tak jelas buat apa

Para menteri Jokowi berlomba-lomba meminta anggaran tambahan saat menggelar rapat pembahasan RAPBN-P 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun dalam rapat bersama DPR, para menteri tidak menjelaskan secara detail untuk apa penambahan anggaran tersebut. Padahal, proses dalam pengajuan anggaran wajib mencantumkan detail program dan penggunaan anggarannya.Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI perjuangan, Tubagus Hasanuddin mengatakan, sebelumnya pemerintahan SBY sudah mengalokasikan dana ditiap kementerian dalam APBN 2015. Dia menilai, alokasi dana tersebut berbeda dengan program kerja kementerian sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo."Pemerintah sudah mengalokasikan APBN 2015, misalnya untuk kementerian ini sekian, menteri lainnya sekian. Setelah didiskusikan dengan DPR mereka minta tambahan," kata Hasanuddin di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).Dia mengaku bingung untuk menerima atau tidak usulan penambahan anggaran oleh para menteri Jokowi tersebut. Menurutnya, setiap kementerian yang meminta tambahan anggaran tidak pernah jelas rinciannya."Saya jujur sulit untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, karena rincian untuk tambahan dana itu saya tidak tahu. Mereka hanya usul tambahan dana sekian rupiah tapi tidak jelas rinciannya untuk apa," jelasnya.Dia mencontohkan, saat menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan, Menteri Ryamizard Ryacudu mengajukan tambahan dana untuk pengadaan pesawat tempur untuk TNI AU. Namun demikian Menhan, tidak menjelaskan berapa harga pesawat tersebut."Misalnya ingin pengadaan pesawat, pesawat jenis apa, berapa harganya, kami tidak tahu. Lalu pengadaan kapal selam, berapa harganya, kami enggak boleh tahu. Yah seperti itu pada umumnya setiap kementerian. Mengajukan tambahan anggaran tapi tidak merinci," jelasnya.

Andi Widjajanto tukang distorsi, Rini agen asing

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto adalah aktor yang menjauhkan Presiden Jokowi dengan partainya. Bahkan, informasi yang disampaikan ke Jokowi pun tidak steril."Rini Soemarno dan Andi Widjajanto menjauhkan PDI Perjuangan dengan presiden. Andi Widjojanto suka mendistorsi informasinya. Dua orang ini jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," kata Masinton di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (5/2).Menurutnya, banyak kader PDIP yang meminta meminta kedua orang tersebut harus dievaluasi. Hal itu demi menjaga kemurnian kebijakan Jokowi."Kader-kader partai minta kedua orang itu dievaluasi. Agar apa yg disampaikan presiden sampai ke rakyat," terang dia.Lanjut dia, Rini Soemarno selalu ada di setiap rezim penguasa. Dia disinyalir sebagai agen asing."Rini Soemarno hidup dari satu penguasa ke penguasa lain. Bahasa gamblangnya operator yang jalankan kepentingan asing, kompradorlah, agen asing," pungkas dia.

Jokowi di lingkaran paham liberal

Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta Seskab Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari pemerintahan. Effendi beralasan Andi dan Rini membuat kebijakan pemerintah berhaluan liberal."Harus secepatnya melengserkan dua orang itu (Rini Soemarno dan Andi Widjojanto) dan seluruh kroninya. Ini kan geng-gengnya Kuntoro Mangun yang mencengkram dunia persilatan Jokowi," kata Effendi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (5/2).Menurutnya dua orang itu adalah aktor utama kesemrawutan kebijakan Jokowi. Hampir semua kebijakan Jokowi saat ini jauh dari haluan PDIP."Artinya bukan dua ini saja, presiden sudah dilingkari, dikepung paham liberal tadi yang sangat pragmatis. Ini masuk ke sendi-sendi kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan masalah strategis lainnya," terang dia.Lanjut dia, Presiden Jokowi harus segera sadar akan realitas di Istana tersebut. Jokowi harus kembali ingat sebagai kader PDIP."Kita minta presiden agar sadar, itu bertentangan dengan ajaran mazhab kita, aliran kita. Sepanjang Pak Jokowi juga menyadari dirinya kader PDIP," pungkas dia.

Rini Soemarno dan Andi Widjojanto disebut brutus

Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto disebut-sebut sebagai pengkhianat oleh sejumlah Politikus PDI Perjuangan. Kedua orang tersebut dinilai selalu membatasi komunikasi Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan untuk mengamankan posisi mereka di pemerintahan.Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan kemunculan kedua orang tersebut di kabinet Kerja Jokowi bukan atas persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menambahkan, dipilihnya Rini Soemarno dan Andi berawal dari rumah transisi setelah Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2014."Dia kan bukan kader partai, jadi enggak ada persetujuan dari Ibu Mega. Itu memang hak prerogatif presiden, keterlibatan mereka bermula dari rumah transisi. Saat dibentuk rumah transisi tersebut, brutus-brutus ini mencoba menghalangi komunikasi Jokowi dengan partai, dengan rakyat, mereka selalu membentengi," kata Masinton di Warung Daun, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).Masinton melanjutkan, dugaan tersebut semakin dikuatkan saat Rini Soemarno, dan Andi Widjajato menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi. Menurutnya beberapa kebijakan, Jokowi saat menjabat presiden tidak pernah melalui pertimbangan atau masukan dari partai."Saat menjabat anggota kabinet, mereka semakin kuat lagi untuk menjauhkan Jokowi dari partai. Sebenarnya dua orang tadi tidak layak untuk menempati posisi di kabinet. Mereka lebih mementingkan jaringan bisnisnya, program Nawacita dibajak, banyak orang seperti itu," tegasnya.Masinton membeberkan, kedua orang tersebut merupakan titipan negara asing (Amerika Serikat) untuk mencampuri hak konstitusional Presiden. Hal inilah, yang membuat beberapa elite di politik geram dan sikap keduanya."Jadi begini, Brutus itu orang yang mendukung di barisan depan, tetapi akan menikam di belakang, banyak hal pesan-pesan secara formal selalu seperti itu," ucapnya.