Paripurna alot, kubu Jokowi belum serahkan nama anggota komisi
Merdeka.com - Rapat paripurna DPR yang sedianya hanya menetapkan anggota fraksi di komisi berjalan alot. Penyebabnya, Koalisi Indonesia Hebat belum siap menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan dimasukkan ke dalam komisi-komisi di DPR.
Terjadi perdebatan dan hujan interupsi di rapat paripurna. Koalisi Merah Putih tetap ngotot ingin paripurna langsung sahkan susunan anggota komisi kemudian lanjut dengan pemilihan pimpinan di komisi.
"Yang tidak siap tidak boleh menyandera fraksi lain yang sudah siap, kalau berlarut ini akan menjadi kesan negatif kepada rakyat," kata Wasekjen PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
-
Mengapa PDIP siap menjadi oposisi? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
Yandri bahkan menyindir pidato Presiden Jokowi yang meminta seluruh rakyat dan lembaga negara untuk langsung bekerja. Sementara fraksinya di DPR, justru ingin menunda pengesahan komisi yang bertujuan agar anggota DPR cepat bekerja.
"Kalau tunda terus seolah kita tidak siap. Sementara Presiden Jokowi bilang kerja kerja dan kerja padahal ini menetapkan nama saja," sindir Yandri.
Sementara itu, salah satu pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut interupsi. Menurut dia, dari lobi pimpinan sudah tidak ada lagi alasan penundaan dan semua fraksi menyatakan siap.
Fahri menolak jika penundaan dilakukan karena Jokowi belum mengumumkan kabinet seperti alasan Koalisi Indonesia Hebat yang belum siap serahkan nama anggota di komisi.
"Dalam sistem presidensial, legislatif atau parlemen itu independen dari eksekutif, jadi tidak ada istilah menunggu pengumuman kabinet," kata Fahri.
Menengahi perdebatan di paripurna, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk diskors 30 menit. Selanjutnya diambil keputusan fraksi mana saja yang siap dan yang belum bisa bisa menyusul.
"Saya kira sudah jelas semua, kita sudah terima usulan dan sudah dibacakan. Rapat saya skors 30 menit," kata Taufik.
Diketahui, yang sudah siap menyerahkan nama anggota di komisi yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Sementara yang belum siap karena ingin menunggu pengumuman kabinet Jokowi yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, Jokowi menilai koalisi saat ini belum final.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaPSI kembali berembuk untuk menentukan sikap akan mendukung siapa di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGrace menyampaikan bahwa PSI masih menjalin komunikasi dengan calon presiden 2024
Baca SelengkapnyaPembicaraan di tingkat elit parpol sudah dilakukan terkait pembahasan kabinet mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca Selengkapnya