Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paripurna DPR bakal sahkan tim pengawas intelijen

Paripurna DPR bakal sahkan tim pengawas intelijen Rapat Paripurna bahas UU MD3. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - DPR akan mengesahkan tim pengawas kerja intelijen dalam rapat paripurna hari ini. Anggota tim pengawas itu nantinya akan dilantik dan disumpah oleh pimpinan DPR sebelum resmi bekerja mengawasi kerja intelijen dari luar.

Fungsi dan tugas pokok tim pengawas intelijen adalah melakukan pengawasan terhadap operasi intelijen (BIN, Polri dan BNPT) dan melakukan pemanggilan jika melanggar ketentuan UU yang berlaku.

"Timwas melakukan pengawasan terkait dengan operasional dari intelijen, kemudian melakukan pemanggilan jika melanggar UU," kata Tantowi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, keanggotaan tim pengawas ini disebutkan Tantowi, berasal dari pimpinan Komisi III dan 10 anggota komisi yang merupakan perwakilan dari tiap fraksi DPR. Namun demikian, Tantowi belum menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja yang masuk dalam keanggotaan Timwas ini.

Ketika ditanya, apakah keberadaan Timwas ini berangkat dari dugaan kecolongan BIN dalam peristiwa teror bom di Sarinah, Jakarta Pusat, Tantowi mengatakan, jika timwas adalah amanat UU. BIN sendiri sudah dipanggil untuk menjelaskan duduk soal peristiwa yang terjadi beberapa pekan lalu itu.

"Timwas ini amanat UU. Kalau bicara kecolongan atau kebobolan, tentu ada pihak yang tidak mau menerima itu, dari BIN sendiri tetap bersikeras bukan kecolongan. Ya silakan tapi diskursus publik itukan konklulsinya seperti itu," pungkas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan jika tim pengawas intelijen ini hanya bekerja dari luar. Sebab, internal BIN sudah ada yang mengawasi.

"Pengawasan ekternal, kalau internal BIN punya sendiri," kata Hanafi.

Pengawasan intelijen terjadi ketika BIN menyalahi peraturan undangan-undang serta laporan masyarakat terkait adanya pertentangan antara kerja BIN dan UU yang berlaku.

"Misalnya penyalahan pengguaan (wewenang) misal melakukan penangkapan, penahanan, (tapi) tidak diatur UU, atau melakukan sadapan tanpa izin pengadilan. Itu yang diawasi," jelas dia.

Pengesahan pengawas intelijen ini, menurut dia, sudah sesuai amanat dan agak lambat sejak disahkan tahun 2005 lalu. Adapun anggota pengawas intelijen adalah pengawas intel eksternal BIN dan anggota komisi.

"Memang sudah jadi amanat. Justru ini sudah lambat dan memang sudah waktunya," pungkas dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Maharani Lantik Tim Pengawas Intelijen DPR, Apa Tugas dan Fungsinya?
Puan Maharani Lantik Tim Pengawas Intelijen DPR, Apa Tugas dan Fungsinya?

Ketua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya
Puan Maharani: Penambahan Komisi dan Kementerian Masih Dikaji Sebaik-baiknya

Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.

Baca Selengkapnya
Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Wamenhan Herindra Calon Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Wamenhan Herindra Calon Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Puan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk

Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.

Baca Selengkapnya
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024

Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan Depan
Cak Imin Sebut Pansus Angket Haji 2024 Mulai Bekerja Pekan Depan

Cak Imin lantas menyebut, Pansus Angket Haji 2024 merupakan pansus monumental yang digulirkan DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok

Puan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Barisan Prajurit TNI Bersenjata Lengkap Amankan Gedung DPR Jelang Pelantikan Prabowo
FOTO: Barisan Prajurit TNI Bersenjata Lengkap Amankan Gedung DPR Jelang Pelantikan Prabowo

Berbagai persiapan dilakukan untuk keamanan pelantikan Prabowo sebagai presiden. Salah satunya pengerahan pasukan elite TNI yang menjaga Gedung DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya
DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

Baca Selengkapnya