Paripurna DPR soal RUU KPK & tax amnesty diundur sampai malam nanti
Merdeka.com - Sidang Paripurna DPR yang sedianya dimulai hari ini pukul 09.00 WIB tiba-tiba diundur pada pukul 19.00 WIB. Pengunduran waktu Paripurna ini memunculkan opini adanya permainan oleh pihak tertentu.
Sidang Paripurna pagi ini dijadwalkan menetapkan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Hal tersebut beriringan dengan penetapan RUU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
"Pagi ini tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan DPR secara sepihak. Katanya ditunda nanti malam jam 19.00. Tapi saya membaca gelagatnya nanti malam pun mereka akan tunda lagi," ujar Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada wartawan, Selasa (8/12).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
Bamsoet menduga pimpinan DPR sedang memainkan politik saling kunci yang tidak terpuji lewat penundaan sidang paripurna. Hal ini berkaitan dengan penolakan pimpinan DPR atas tax amnesty dan tengah tersandung masalah dugaan pelanggaran etik.
"Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Yang pasti, cara-cara seperti itu jelas mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Bamsoet juga menjelaskan bahwa pengunduran jadwal Paripurna ini menghambat kerja-kerja legislasi DPR. Padahal dalam satu tahun ini DPR hanya mampu melahirkan 1 undang-undang dari sekian banyak RUU yang ada dalam Prolegnas 2015.
"Memprihatinkan," keluhnya.
Diketahui, penundaan sidang paripurna ini dilakukan setelah diadakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan sepuluh pimpinan fraksi di DPR sebagai rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (7/12) kemarin.
Surat dengan nomor LG/18778/DPR RI/XII/2015 itu ditujukan kepada seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR RI. Selain akan mengesahkan RUU Revisi UU KPK menjadi RUU Prioritas Prolegnas, paripurna DPR juga akan mengesahkan RUU Pengampunan Pajak menjadi RUU Prioritas Prolegnas.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaRapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca Selengkapnya