Paripurna pelantikan Ade Komarudin gaduh, Kubu Agung Laksono menolak

Merdeka.com - Sidang paripurna DPR mendadak gaduh, hujan interupsi terjadi. Hal tersebut mulai terjadi saat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan agenda paripurna pembukaan masa sidang III yang hendak melantik Ade Komarudin jadi Ketua DPR.

‎"Hasil rapat Bamus 11 Januari, acara rapat paripurna hari ini pidato pembukaan masa sidang III. Pelantikan ketua DPR yang didahului penggantian pergantian antar waktu (anggota PDIP)," kata Fahri saat memimpin sidang paripurna di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

Agenda sidang yang disampaikan Fahri tersebut langsung disambut oleh Politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono, Azhar Ramli. Azhar menolak pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR.

‎"Kami ingin meluruskan khusus untuk acara yang hari ini kita juga akan melakukan pelantikan pimpinan DPR. Kami ingin mencoba menilai, mengusulkan, supaya agenda pelantikan ketua DPR ditunda dengan alasan," tutur Ramli.

Menurut Ramli, rapat Bamus yang diselenggarakan antara pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi tak sah. Sebab dilaksanakan sebelum masa sidang dibuka dalam paripurna atau dalam masa reses.

"Sesuai dengan ketentuan dalam MD3 karena Bamus merupakan alat kelengkapan DPR, seyogyanya pimpinan melakukan Bamus dilakukan setelah masa persidangan kita di tahun ini dibuka. Bagaimana persidangan kita belum, seperti Bamus sudah jalan," tuturnya.

Selain itu, karena PDIP tengah melaksanakan Rakernas I, tak ada perwakilannya yang bisa ikut sidang paripurna. Maka dari itu menjadi penguat agar Pergantian Antar Waktu (PAW) PDIP.

‎"Untuk menghormati itu alangkah baik yang menyangkut persoalan penting termasuk pelantikan bisa dihadiri kita semua," tuturnya.

Selain itu menurut Ramli, ada kejanggalan terkait pembahasan pengganti ketua DPR dalam Bamus. Dia mempertanyakan mengapa kandidat ketua DPR yang dicalonkan Golkar kubu Agung Laksono yaitu Agus Gumiwang tak dibahas.

"Ada kejanggalan yang diumumkan pimpinan itu hanya dari satu pihak. Partai Golkar sedang mengalami vacum of power tak ada legalitas partai," ujarnya.

Maka dari itu, menurut Ramli, tak ada satupun dari kedua kubu yang layak mencalonkan ketua DPR. Sebab belum ada SK dari Menkum HAM.

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Bamus bisa dilaksanakan. Kemudian pengambilan keputusan dalam Bamus bisa digelar meski pada masa reses.

"Bamus tadi dihadiri oleh semua fraksi, seluruh fraksi. Dalam pengalaman sebagai pimpinan dewan memang Bamus tadi Bamus yang paling indah, suasana yang sangat nyaman. Secara hukum dan perundang-undangan tak ada masalah sama sekali. Karena kita sudah berkali-kali melakukan rapat konsultasi pada masa reses. Sehingga rapat tadi pagi konsultasi bamus menyepakati terjadwalnya ketua DPR yang baru agar DPR ke depan bisa segera berjalan," jelas Fahri.

Namun ketika Fahri menanyakan apakah bisa sidang paripurna dilanjutkan, justru Politikus Demokrat Ruhut Sitompul berteriak, teriak menyatakan tak sepakat.

"Tidak setuju pimpinan. Tidak setuju," teriak Ruhut melalui pengeras suara.

Ruhut menuding bahwa seluruh pimpinan DPR tak mengambil keputusan pengganti ketua DPR dengan tergesa. Menurut Ruhut biarkan Golkar dan PPP yang merupakan partai bersengketa segera menyelesaikan konflik internalnya sendiri.

"Pak Fahri Hamzah seorang negarawan kita juga tahu apa yang sedang dialami relung hati Pak Fahri Hamzah yang lagi digoyang PKS. Tapi Pak Fahri Hamzah bisa bayangkan, saya mohon secara arif dan bijaksana. Jadi biarkankanlah kita melantik PAW saja. Biarlah Golkar, biarlan PPP selesaikan masalahnya," pungkasnya. (mdk/rnd)