Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Sudah Tak Akur
Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 dan program vaksinasi.
Pengamat politik Ujang Komarudin melihat partai koalisi pendukung pemerintah sudah tidak kompak. Partai koalisi mulai mengambil jalan masing-masing untuk kepentingan suara di pemilu selanjutnya.
"Ya tak akur. Koalisi saat ini main masing-masing. Karena untuk kepentingan elektoral," ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8).
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Bagaimana koalisi terbentuk? Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya suara dari mayoritas.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ujang melihat, partai koalisi berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Melihat keadaan hari ini, jika partai tidak berbicara maka elektabilitasnya terancam tergerus.
"Karena partai-partai koalisi pemerintahan jika diam saja, maka elektabilitasnya akan turun," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menjelaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo sedang turun. Sejumlah survei mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi karena penanganan pandemi Covid-19.
"Karena imbas dari kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah," kata Ujang.
Sebelumnya, survei Charta Politika Indonesia juga melansir data turunnya elektabilitas Partai Golkar. Kini hanya 6,6 persen. Turun dari sebelumnya 7,8 persen.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kondisi dialami partainya seiring turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah termasuk Golkar.
Ujang Komarudin menilai, penurunan elektabilitas Golkar itu konsekuensi berkoalisi dengan pemerintah. Menurut Ujang, kepercayaan publik yang turun bisa memengaruhi elektabilitas partai-partai yang mendukung pemerintahan.
"Itu salah satu kerugian Partai Golkar. Berkoalisi dan di saat yang sama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah rendah," ujar Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/8).
Dia menambahkan, Golkar dinilai salah satu partai yang loyal terhadap Presiden Jokowi. Golkar tak bermanuver dan tidak mengkritik pemerintah. Sehingga, dampaknya dirasakan langsung partai beringin ini.
"Itulah risiko berkoalisi. Selama ini hanya Partai Golkar yang loyal pada presiden. Jadi dampaknya ikut terasakan langsung oleh Partai Golkar," kata Ujang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.
Baca SelengkapnyaBerikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaJK menilai, dukungan ke Prabowo Subianto dilakukan untuk bekerja sama memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai masyarakat akan menguji gagasan bukan seberapa banyak partai gabung koalisi
Baca SelengkapnyaKoalisi menjadi faktor penentu dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu PPP, Sandiaga Uno ingin mengajak Demokrat dan PKS bergabung.
Baca SelengkapnyaPKS dan Golkar Mulai Dekat jelang Pilkada DKI, Mau Usung Siapa?
Baca SelengkapnyaPeluang koalisi Partai Golkar dengan PDIP di Pilkada Banten semakin terbuka lebar.
Baca SelengkapnyaKeduanya dinilai akan bersama jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Baca Selengkapnya