Partai Demokrat: Pihak KLB yang Harus Minta Maaf pada Presiden

Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi setelah kepengurusan Moeldoko tidak diakui pemerintah.

"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," kata Herzaky dalam pesan singkat, Sabtu (3/4).

Dia menilai seharusnya mereka yang terlibat KLB Deli Serdang yang meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. "Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," ungkapnya.

Dia juga mengatakan KLB Deli Serdang sudahmembuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku tokoh-tokohnya selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Selanjutnya Herzaky juga mengatakan, kejadian itu hanya membuat para pejabat negara dan pelayan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian untuk hal yang sia-sia. Sebab, kata dia, sudah jelas sejak awal KLB ilegal Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas merekan," bebernya.

Herzaky juga mengatakan seharusnya KSPMoeldoko fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan sebaliknya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadi.

"Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?" ucapnya.