Partai Gerindra dorong Mulyadi maju Pilgub Jabar

Merdeka.com - Hasil rapat pimpinan daerah DPD Gerindra Jabar dilakukan di Bogor awal Mei lalu, menelurkan nama Mulyadi untuk maju di Pilgub Jabar. Mulyadi merupakan Ketua DPD Gerindra Jabar, menjadi salah satu alternatif selain nama Deddy Mizwar memang disebut-sebut akan diusung.

DPD Gerindra Jabar tetap percaya diri mengusung Mulyadi untuk maju pada Pilgub Jabar meski dari sisi elektabilitas maupun popularitas Mulyadi terbilang masih rendah. Namun, hal itu bukan jadi jaminan Mulyadi tidak akan menang.

"Berkaitan dengan Mulyadi sebagai ketua Gerindra Jabar sebagaimana amanat rekomendasi Rapimda kita akan dukung dan melaksanakan hasil tersebut, kita ingin mendorong Mulyadi untuk maju pada pilkada Jabar," kata Wakil Ketua DPP Gerindra‎ Ferry Julianto, di Hotel Poster, Jalan PHH Mustafa, Kota Bandung, Rabu (17/5).

‎Misalnya di Jakarta, diusung Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta, yakni Sandiaga Uno yang bukan tokoh dengan elektabilitas tinggi. Sandiaga berangkat dari popularitas 0,4 persen. Namun faktanya dia bersama pasangannya bisa memenangkan Pilkada Jakarta.

"Oleh karena itu saya membesarkan hati Mulyadi. Biar waktu yang harus kita kejar like, elektabilitas dan popularitasnya. Ini tugas dan amanah dalam rentang waktu ke depan ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan popularitas Mulyadi," jelasnya.

Meski begitu, bukan berarti Gerindra tidak melihat sosok Deddy Mizwar. Bagi Gerindra, Demiz, adalah salah satu toko terbaik di Jabar. Dengan pengalamannya bersama Ahmad Heryawan, nama Deddy Mizwar dinilai cukup baik dan bersih.

"Deddy penuhi kriteria umum tapi itu masih rahasia. Koalisi itu biasanya tercetus tersetujui pada hari-hari akhir. Saya tidak berani berandai-andai terlalu jauh karena ada proses, negosiasi dan faktor lain‎. Yang penting kami merasa terhormat dan bangga jika kader ada yang maju," terangnya.

Namun kata dia, sosok Deddy bisa jadi polanya sama dengan Pilkada Jakarta layaknya Anies Baswedan‎ yang bukan orang partai. "Tapi itu semua keputusannya ada di DPP‎," tandasnya. (mdk/ang)