Partai Golkar harap Akom berlapang dada bila benar diganti Setnov

Merdeka.com - Partai Golkar berencana mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin (Akom). Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas Partai Golkar pada 8 November lalu.

Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng berharap Akom menerima apabila nantinya benar akan diganti Setya Novanto. Sebagai seoang kader, Mekeng berharap Akom juga berlapang dada menerima keputusan partai.

"Ya kalau partai mau ganti siapapun harus siap. Siapapun kader harus diterima, siap ditempatkan di mana saja," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Meski demikian, Mekeng tak masalah apabila nantinya Akom tak legowo dicopot dan menempuh jalur lain karena ogah dilengserkan. Meski begitu, Ketua Komisi XI DPR ini berharap Akom ada baiknya menerima bila diminta turun dari jabatan pimpinan DPR.

"Ya silakan saja (kalau mau gugat). Itu kan hak dia nggak ada yang bisa larang. Tapi ya kalau di partai sebagai politisi sudah tahulah, siap saja," ujarnya.

Melchias Markus Mekeng menilai wajar niatan pergantian posisi Ketua DPR dari Akom ke Setya Novanto. Dia mengutarakan pergantian jabatan strategis merupakan hal biasa dalam dunia politik. "Ya itulah politik. Politik nggak ada yang statis kan. Dinamis. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau partai memang punya kebutuhan untuk mengganti ya itu hak partai," terangnya.

Ketua Komisi XI DPR meski menyebut pergantian tersebut melihat pula situasi dan kondisi saat ini. Namun, Mekeng enggan membeberkan apa maksud dari pernyataannya tentang 'situasi dan kondisi' tersebut. "Ya kebutuhan partai aja. Kalau partai menganggap itu kebutuhan partai ya memang itu kebutuhan partai," terangnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar berencana mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas Partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Ketua DPP bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).