Partai Golkar Indonesia lahir akibat campur tangan JK

Merdeka.com - Inisiator Partai Golkar Indonesia, Wasekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Samsul Hidayat menegaskan, ada kekuatan besar di antara sengketa kubu Agung dan Aburizal Bakrie (Ical). Menurutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga ketua tim transisi Golkar telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mengarahkan kedua kubu.

"Kami melihat tak ada etika baik dari Pak JK sebagai ketua tim transisi, Pak JK selalu memberikan pendapat-pendapat atau keputusan-keputusan di luar kebersamaan tim transisi. Keputusan dihidupkannya kembali SK Munas Riau itu kan," kata Samsul saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (28/1).

Samsul geram dengan tingkah Wapres JK yang berlaku tak adil. Menurutnya JK terlalu jauh campur tangan hingga Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly memperpanjang SK kepengurusan hasil Munas Riau.

Samsul menegaskan, jika SK Munas Riau dihidupkan maka sama saja mengadu kader Partai Golkar di daerah. Sebab, 520 DPD disahkan oleh SK Munas Ancol yang sudah dicabut.

‎"Tapi rupanya Pak JK tidak bergeming, kami mau diadu di bawah sehingga kami melihat transisi ini dibentuk, keputusan SK Menkum HAM ini dibentuk hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang dikomandani Pak JK. Bayangkan dua kekuatan di daerah yang akan berseteru. Ini bisa berdarah-darah. Kalau di pusat konflik bisa pakai otak, tapi kalau di daerah konflik itu otot," ujarnya.

Dia juga beranggapan bahwa Wapres JK sengaja menyeret Partai Golkar demi kepentingannya sendiri. "Berbagai kepentingan ada di dalam. Ada sekelompok yang ingin memperjuangkan kembali merebut Golkar untuk penguatan peran politik Pak JK terhadap Jokowi. Ada ke situ," ungkapnya.

Samsul kecewa ‎selama proses rekonsiliasi kedua kubu, justru kubu Ical diberi hak istimewa boleh melaksanakan Rapimnas. Padahal menurutnya kubu Ical tak sah secara hukum untuk menggelar hajatan partai itu. Dia menegaskan bahwa DPD Partai Golkar yang sah secara hukum ialah kubu Agung, sebab dibentuk saat SK kubu Agung belum dicabut.

"Karena ini anak-anak sudah dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama DPP Golkar hasil Munas Ancol di 520 kota kabupaten dan itu sah. Itu lahir di kala DPP Golkar masih terlegitimasi secara hukum berdasarkan SK Menkum HAM. Masalahnya bagi kami Riau tidak ada, dua kali dibunuh, satu di Bali, kedua kali di Ancol, ketiga kalinya SK-nya dicabut per 30 Desember 2015. Itu sudah jelas," tegasnya.