Partai koalisi Jokowi ini tak rela kursi menteri direbut PAN

Merdeka.com - Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla membuat gusar partai di Koalisi Indonesia Hebat. Partai penyokong ini khawatir jatah kursi di kabinet dicaplok oleh PAN.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menegaskan pihaknya tak terima pos menteri di kabinet digeser. Menurut dia, tidak elok jika PAN yang baru masuk kabinet lalu menggeser pos menteri dari partai yang sudah mendukung lebih dulu pemerintahan Jokowi-JK.

"Ya enggak bisa dong kalau geser menteri sesama partai, enggak elok itu," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/9).

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi lebih baik mengganti menteri yang memiliki latar belakang profesional ketimbang menteri yang berasal dari partai politik. Dia menilai banyak menteri profesional yang tak memiliki kinerja yang baik.

"Kalau mau geser menteri profesional saja, karena banyak menteri dari kalangan profesional yang tidak baik kinerjanya," kata Dadang.

Politisi PKB, Lukman Edy mengaku keberatan jika PAN langsung mendapat dalam Kabinet Kerja. "Kalau saya pribadi tentu saya tidak ikhlas. Kenapa PKB? Kalau mau geser, geser yang lain lah," kata Lukman saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 4 September 2015.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, keputusan penggeseran seharusnya dibicarakan oleh para ketua umum dari PKB, NasDem, Hanura dan juga PAN. Konsultasi menurutnya penting sebelum menawarkan PAN satu dua kursi di kementerian.

"PAN masuk ditawarkan satu atau dua di kementerian sebagai simbol pendukung pemerintahan itu yang saya dengar. Tapi apakah menggeser PKB, Nasdem, atau Hanura akan dibicarakan oleh keempat ketua umum ini," ujar Lukman.

Namun demikian, kata dia, PKB sangat senang dengan masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah. Mengenai anggapan bahwa PAN sebenarnya masih di KMP namun mendukung pemerintah, ia mengatakan bahwa itu hanya bahasa diplomatis saja.

"PKB senang ada tambahan teman di KIH, walaupun ada usulan perubahan nama. Untuk mencairkan agar tidak mengalami kebekuan," kata Lukman sambil tertawa. (mdk/did)