Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Partai Pendukung Jokowi Dinilai Paling Keberatan Jika Koalisinya Dibubarkan

Partai Pendukung Jokowi Dinilai Paling Keberatan Jika Koalisinya Dibubarkan rachlan nashidik. ©2019 twitter.com

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik menilai partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin paling keberatan jika koalisinya dibubarkan. Sebab, kata dia, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah membayangkan akan mendapatkan kursi-kursi menteri saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden periode 2019-2024.

"Kelihatannya koalisi 01 yang paling keberatan. Mereka membayangkan Pak Jokowi sudah pasti jadi Presiden lagi, dan karena itu membayangkan sudah pasti mereka akan mendapat jatah kursi kabinet. Proposal saya dianggap akan mengurangi kepastian yang mereka bayangkan," kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

Rachlan menilai pandangan mendapat kursi menteri sangatlah wajar. Namun, dia yakin meski koalisi dibubarkan Jokowi akan tetap ingat partai mana saja yang setia.

Orang lain juga bertanya?

"Pak Jokowi pasti juga memiliki pandangan dan penilaian sendiri tentang siapa siapa dari partai koalisi 01 yang pantas dipilih oleh kuasa prerogatifnya di dalam sistem Presidensial," ungkapnya.

"Di samping itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki kebutuhan politik objektif berupa besaran dukungan partai di DPR agar pemerintahannya stabil. Jadi, jangan terlalu kuatir, beliau pasti tak akan meninggalkan partai koalisi 01," sambungnya.

Meski begitu, Rachlan tidak mau ambil pusing jika sarannya dinilai memiliki motif politik. Baginya yang terpenting para pemimpin harus memikirkan kondisi bangsa.

"Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga. Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan," ucapnya.

Sebelumnya, Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Budi Arie Akui Jokowi Mulai Ditinggal Parpol Pendukungnya Jelang Lengser
Budi Arie Akui Jokowi Mulai Ditinggal Parpol Pendukungnya Jelang Lengser

Kemarin, Jokowi sempat menyinggung ada pihak yang meninggalkannya jelang purna tugas.

Baca Selengkapnya
Istana Bantah Jokowi Ramai-Ramai Ditinggalkan: Jokes Segar Politik
Istana Bantah Jokowi Ramai-Ramai Ditinggalkan: Jokes Segar Politik

Hasan pun menilai wajar bila presiden ditinggalkan jelang akhir masa jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Koalisi Pemerintah Tetap Solid Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo
Jokowi Pastikan Koalisi Pemerintah Tetap Solid Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo

Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum mendukung Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres

Jusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Koalisi dengan Gerinda Belum Putuskan Cawapres, PKB Singgung Restu Jokowi
Koalisi dengan Gerinda Belum Putuskan Cawapres, PKB Singgung Restu Jokowi

PKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.

Baca Selengkapnya
Istana Respons Kabar Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Tarik Kader dari Kabinet Jokowi
Istana Respons Kabar Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Tarik Kader dari Kabinet Jokowi

Kabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah

Baca Selengkapnya
Dito Ariotedjo Nilai Jokowi Bakal Fokus Multi Partai daripada Jadi Ketum Golkar
Dito Ariotedjo Nilai Jokowi Bakal Fokus Multi Partai daripada Jadi Ketum Golkar

Dia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Budi Arie Respons PDIP: Semua Partai Siap Tampung Pak Jokowi
Budi Arie Respons PDIP: Semua Partai Siap Tampung Pak Jokowi

Budi Arie Setiadi mengatakan, banyak partai yang mau menampung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah resmi dipecat oleh PDIP.

Baca Selengkapnya
Gerindra Yakin PKB Tak akan Lari ke Ganjar, Ini Alasannya Singgung Kemuliaan
Gerindra Yakin PKB Tak akan Lari ke Ganjar, Ini Alasannya Singgung Kemuliaan

Gerindra yakini PKB hatinya mendukung Prabowo. Maka tidak akan pindah ke lain hati.

Baca Selengkapnya
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi

Demokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP: Memang Ada Ketidaknyamanan dalam Kabinet Jokowi Saat Ini
Hasto PDIP: Memang Ada Ketidaknyamanan dalam Kabinet Jokowi Saat Ini

Namun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.

Baca Selengkapnya
Ini Jawaban Jokowi soal Masuk Dewan Pertimbangan Agung Usai Jabat Presiden RI 2 Periode
Ini Jawaban Jokowi soal Masuk Dewan Pertimbangan Agung Usai Jabat Presiden RI 2 Periode

Bendahara Umum Projo, Panel Barus menegaskan, jika Projo tidak ingin Presiden Jokowi buru-buru ‘pensiun’ dari kancah politik nasional.

Baca Selengkapnya