Pasang badan Megawati buat Jokowi karena dituding diktator

Merdeka.com - Penerbitan Perppu Ormas membuat sejumlah pihak menuding Presiden Joko Widodo bertindak seperti seorang diktator. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun tak terima kader partainya dituding sebagai diktator.

Di berbagai kesempatan, Megawati selalu membela Jokowi. Saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Program Penguatan Pendidikan Pancasila di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Sabtu (12/8) lalu, Megawati menantang pihak yang menuding untuk menemui Jokowi.

"Pak Jokowi sekarang kan lagi dikatakan, Pak Jokowi itu diktator. Nah, bilang 'Pak saya mau ketemu Bapak sebagai presiden berhadap-hadapan jantan'. Kalau sekarang kan orang nge-bully, orang beraninya itu kan di medsos," kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila itu menilai Jokowi adalah sosok yang baik. Namun apabila ada pihak yang tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi maka harus disampaikan secara langsung.

"Saya sering panggil orang yang enggak suka sama saya. Lalu ajak ke ruangan. Begitu tertutup saya tanya, 'kenapa kamu enggak suka sama saya? Saya enggak makan orang kok ya. Karena Ibu kan gini-gini. Oke, terus apalagi?" katanya.

Kemarin, saat berpidato di Auditorium LIPI, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Presiden ke-5 RI itu kembali melontarkan pembelaan buat Jokowi. Megawati menyatakan orang-orang yang menyebut Jokowi diktator adalah pengecut.

"Waktu kemarin saya bela Presiden, mungkin sudah baca di medsos, yang saya bilang Presiden dibilang diktator. Lalu buat apa ya termasuk saya susah-susah bikin Reformasi, sekarang dibilang diktator. Saya bilang orang itu pengecut," kata Megawati, Selasa (15/8).

Megawati meminta bukti Jokowi adalah seorang diktator. Sebab, menurutnya, seorang presiden diperbolehkan membuat Perppu.

"Saya bicara di medsos bullying orang enggak jelas, tunjukkan sikap kamu bahwa bapak diktator (Presiden Jokowi). Enggak boleh Presiden bikin Perppu? Saya juga pernah Presiden, boleh. Kenapa enggak boleh," kata Megawati.

Dia mengatakan jika negara sudah dalam kondisi darurat dan genting seorang presiden tidak akan diam saja. Harus ada upaya yang dilakukan agar negara tidak darurat.

"Kalau negara dalam keadaan bahaya piye? Tanya tuh Pak Jenderal Agus, Kita suruh diam aja pak? Jangan ketawa loh pak. Saya tanya gitu, mau didiami? Musuh masuk, oke nyerah lagi, buat apa pengorbanan sekian banyak pendahulu-pendahulu, founding fathers kita," kata Megawati.

"Apa begitu riwayatnya kini Indonesia raya yang kita cintai? Kalau saya ya bela mati-matian. Konstitusional seorang Presiden tuh buat perpres, perppu, boleh. Kenapa, karena itu membungkam aspirasi gitu? Kalau aspirasi yang benar enggak benar piye? Bagaimana ya mau mengubah konstitusi kita. Amerika aja, declaration of independent sekitar 200 tahun," kata Mega.

Jokowi sendiri pernah angkat bicara soal tudingan diktator tersebut. Saat memberikan kuis berhadiah sepeda di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8) lalu, Jokowi berseloroh bahwa dirinya bukanlah diktator.

"Silakan maju, jangan dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Enggak usah takut, Presidennya enggak diktator kok. Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak wajah saya kayak gini wajah diktator," guyon Jokowi.

Kemudian, saat meresmikan Museum Keris di Solo Jokowi kembali menyindir pihak-pihak yang menudingnya pemimpin diktator dan otoriter. Jokowi mengaku heran padahal dulu dia disebut tidak tegas.

"Awal-awal kan banyak yang bilang, saya ini Presiden ndeso, ada yang ngomong Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Tapi begitu kita menegakkan undang-undang, balik lagi menjadi otoriter, diktator. Yang bener yang mana, ndeso, klemar-klemer, diktator apa otoriter?" kata Jokowi, Rabu (9/8) siang.

Dia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga pemerintahan saling mengawasi. Selain itu juga ada media dan lembaga swadaya masyarakat yang juga mempunyai peran sebagai pengontrol dan pengawas. Jokowi ingin mempertegas bahwa pemimpin otoriter tidak bisa hidup di Indonesia.

"Ada masyarakat juga yang selama ini mengawasi. Negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang semua itu dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada itu yang namanya diktator atau otoriter di Indonesia, enggak akan ada," katanya.