Pasangan Ikhsan-Li Claudia ngaku temukan DPT fiktif di Tangsel

Merdeka.com - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra menemukan beberapa dugaan pelanggaran pilkada. Mereka mengaku menemukan 70 ribuan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) di Tangerang Selatan.

"Kami sepakat untuk membuka hal ini dan kami siap memberikan temuan kami secara lengkap kepada pihak terkait yaitu KPU sebagai penyelenggara pilkada," kata Ikhsan di Jakarta, Senin (28/9)

Ikhsan membeberkan berdasarkan data Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil total suara sebanyak 939.674 suara dari Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Setelah dipotong data-data fiktif, suara yang sah hanya sebanyak 869.577 suara. Hal itu terangkum dalam 108 halaman yang dimiliki timnya.

"Contoh di Ciputat, Kelurahan Cipaying, ada NIK ganda atau nama ganda bahkan variasi keduanya. Di TPS sama, nanti ada 4 kertas pemilih, supaya bisa pilih 4 kali. Contoh lagi di Cipatut, NIK sama nama beda. Ada juga yang nama sama, tempat tanggal lahir sama, tapi NIK beda," beber Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, 70 ribu suara fiktif ini bila dilihat dalam persentase memang kecil, hanya sekitar 10 persen. Tapi, angka itu bisa jadi penentu menang kalah dalam pilkada.

"Jangan dilihat ini hanya sekitar 10 persen dari total suara, tapi ini signifikan menentukan kalah menang karena jarang tingkat partisipasi di atas 70 persen,"tegas Ikhsan.

Menurut Ikhsan, kecurangan di Tangsel menjadi penting karena daerah itu paling banyak disorot. Oleh karena itu, dia ingin memproses temuannya itu.

Menurut Ikhsan tak hanya penggelembungan suara, dugaan terjadinya diskriminasi, tindakan dan keberpihakan yang merugikan pasangan calon kepala daerah oleh panwas Tangsel juga ditemukan oleh timnya. Selain itu, Ikhsan juga membeberkan temuan dugaan melakukan perbuatan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan pihak panwas kepada dia dan Li Claudia.

"Ada juga dugaan melakukan perbuatan untuk menjebak dan mencari kesalahan agar kami dikenakan sanksi oleh panwas Tangsel,"kata Ikhsan.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menuding ada kampanye terselubung yang dilakukan calon petahana dengan mempublikasi buku Menata Tangsel: Sudah, Sedang, dan Akan Dilaksanakan, di website resmi Pemkot.

"Panwas Tangsel itu lelet. Buku Pdf Airin di website pemkot, Panwas tak perlu laporan masyarakat karena semua terpampang dan bisa diakses. Isinya apa yang akan dilakukan Airin. Itu kan sangat nyata bentuk kampanye," kata Habiburrohman.

Menurut Habiburrohman, pelanggaran tersebut tidak kunjung diproses oleh panwas. Padahal pelanggaran tersebut dilakukan terang-terangan. "Ini jadi pola umum ketika libatkan incumbent atau petahana," tambah dia.

Atas tindakan seperti itu, Habiburokhman akan melaporkan temuannya itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/9).

Niat untuk melapor ke DKPP ini, lanjut Habiburokhman, telah ditanggapi secara defensif oleh Panwas Tangsel. Menurut dia, pihak Panwas Tangsel mengancam untuk mempidanakan pelapor kalau hal tersebut tidak terbukti di DKPP.

"Kami laporkan Panwas Tangsel ke DKPP. Kalau tidak ngerti hukum, lapor ke DKPP itu hak, diatur UU Pemilu, UU HAM, dan UUD 1945. Perkara nilai benar atau salah, urusan DKPP. Kami tidak gentar. Kalau diancam, akan tambah semangat kami perbaiki laporan kami," ucapnya.