Follow
Pasca-putusan MA, kubu Akom minta tak ganggu persiapan Munas Golkar
Merdeka.com - Muncul wacana bila Munas Partai Golkar bakal diundur pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Kubu Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono.
Putusan MA tersebut dianggap membuka peluang mentahnya kesepakatan Golkar untuk bersatu dalam Munas yang sedang dipersiapkan untuk dilakukan pada April mendatang.
"Saya harap keluarnya putusan MA ini tak ganggu persiapan Munas yang sudah matang. Ada isu, kabarnya Munas mau diundur, rencana Juni. Sebaiknya jangan," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana Ganjar berharap MK mengadili? 'Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,' kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3).
-
Kenapa Anies Baswedan berharap MK menyelamatkan demokrasi? 'Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,' kata Anies di MK.
-
Apa harapan Anies soal putusan MK? 'Kami berharap MK bisa mengambil keputusan dengan adil, dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor yang kami sampaikan,' sambungnya.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Menurut Bamsoet, biasa dia disapa, muncul isu-isu bila Munas akan diundur dan dilaksanakan pada Juni mendatang. Dia berharap rencana awal Munas pada April tetap dilaksanakan.
Adapun alasannya, tegas Bamsoet, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah terlanjur bicara ke seluruh kader dan rakyat Indonesia bahwa Munas dilaksanakan secepatnya. Apalagi, kata dia, kebersamaan para kader yang sempat pecah saat konflik internal antara Munas Bali vs Munas Ancol sudah berjalan baik dan lancar.
"Sebaiknya Munas segera dilaksanakan supaya kebersamaan ini tetap berjalan," tutup Bamsoet yang juga Tim Pemenangan Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar ini.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca Selengkapnya
Jangan ada lagi pengerahan massa untuk turun ke jalan menyampaikan protes
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca Selengkapnya
Rosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai bahwa politik itu berlangsung dinamis jika menyangkut urusan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Anies meminta semua pendukungnya mengikuti aturan dan ikut hadir mendengarkan putusan bersama.
Baca Selengkapnya
Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya