Pastikan hadir sidang, Fahri akan dengar jawaban Presiden PKS

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan kembali menggelar sidang perkara gugatan yang diajukan mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah pukul 10.00 WIB, hari ini, Senin (16/5). Wakil Ketua DPR tersebut dipastikan hadir dalan persidangan.

"Pak Fahri hari ini juga akan datang di persidangan," kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (16/5).

Agenda sidang hari ini berupa pembacaan jawaban dari pihak tergugat yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim PKS Hidayat Nur Wahid dan beberapa pimpinan partai.

Kedua pihak yang berselisih telah melalui proses sidang mediasi. Namun sidang mediasi yang dipimpin Hakim Baktar Djubri tidak mencapai kesepakatan damai.

"Mediasi itu kesimpulannya gagal, tidak mencapai kesepakatan karena itu sidang dilanjutkan pembacaan gugatan.Sehingga pada sidang hari ini beragendakan pembacaan jawaban dari para pihak tergugat," terang Mujahid.

Disinggung soal pelaporan kliennya Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Mujahid menegaskan hal tersebut di luar ranah hukum. Sebab pelaporan itu berkaitan dengan kode etik di DPR RI.

"Kalau soal itu yang melaporkan itu Pak Fahri sendiri, laporan itu disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan kita hanya akan menyerahkan kepada MKD. Karena itu sesuatu yang terpisah dari ketentuan hukum. Sebab pelaporan ke MKD itu ada pelanggaran kode etik," jelas Mujadi.

Pihaknya menilai pelaporan tersebut karena Fahri menilai ada kode etik yang dilanggar pihak tergugat yakni Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid dan yang lainnya. Namun Mujadi tidak mengetahui pelanggaran kode etik yang dimaksudkan.

Seperti diketahui, gugatan tersebut didaftarkan oleh Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya, Mujahid A. Latief, pada Selasa, 5 April 2016 lalu. Dalam gugatan itu, Fahri menggugat Presiden PKS, Ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPPO) PKS.

Gugatan tersebut terkait keputusan PKS yang memecat Fahri dari semua jenjang keanggotaan PKS. Dalam pokok permohonannya, Fahri meminta agar keputusan DPP PKS yang memberhentikan dirinya dari anggota PKS dinyatakan batal demi hukum.