PBNU ingin cagub DKI adu program dan solusi, tidak andalkan survei

Merdeka.com - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin menyoroti hasil survei yang dirilis Indikator yang kontradiktif. Walaupun sebenarnya dia tidak terlalu yakin hasil penelitian tersebut akan dapat mempengaruhi warga ibukota dalam menentukan pemimpin.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang menggunakan komposisi sampel 798 tersebut menyebutkan,‎ ada 52 persen warga muslim DKI belum terima dipimpin non-muslim, meskipun 69 persen mengaku mengaku puas atas kinerja petahana Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya kira jangan kondradiktif, masyarakat DKI cerdas dan biasanya mereka melihat bukti terlebih dahulu untuk menentukan pilihan," katanya saat dihubungi, Jakarta, Kamis (24/11).

Dia menjelaskan, ada‎ dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI. Biarpun memiliki keterkaitan, namun belum tentu tujuan mendulang suara akan dapat terealisasi dengan hanya memperhatikan satu faktor.

"Jadi ada dua faktor,‎ faktor pencitraan yang baik itu mempengaruhi faktor kedua, faktor keterpilihan politisi siapapun setiap calon.‎ Ingin namanya baik, citra baik, apakah berpengaruh pada faktor kedua keterpilihan, mungkin terpengaruh, mungkin tidak," terangnya.

Ahmad mengharapkan, ketiga pasangan calon bersaing dengan sehat dalam pesta demokrasi terutama mengedepankan program. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa dipimpin oleh orang terbaik dalam Pilkada ini.

‎"Paling penting setiap orang harus bersaing dengan baik. Jadi adu mutu pada visi misi, program dan solusi tidak mengandalkan survei. Dengan adu mutu mencerdaskan pemilih," ujarnya.

‎Dia mengingatkan, dalam pandangan Islam memilih pemimpin tidak selalu harus melihat latar belakang agamanya. Sebab, paling penting adalah bagaimana seorang kepala daerah dapat memberikan yang terbaik demi kesejahteraan seluruh warga ibukota.

"Pandangan kepemimpinan dipilih yang terbaik dari yang ada. Yang adil mengutamakan kepentingan rakyat, bukan golongan atau kelompok. Dan tindakan pemimpin atas rakyat harus mengacu pada kemaslahatan rakyat. Yang penting masyarakat makmur, jangan politik jabatan semata. Mana yang terbaik untuk rakyat. survei itukan hal yang bisa diotak-atik jaman sekarang.‎ Tapi soal pilihan, itu warga Jakarta-lah‎ yang tentukan," tutupnya.