PDIP akan pecat kader 'mbalelo' di Pilgub Jatim

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan segera mengumumkan pasangan bakal calon gubernur (Cagub) dan Cawagubnya di Pilgub Jawa Timur pada 15 Oktober mendatang. Bagi kader partai yang tak patuh atas rekomendasi itu, akan diganjar sanksi pecat.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi saat mendampingi Sekjen Hasto Kristiyanto dalam rangka meminta masukan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (9/10).

"Kalau memang itu menjadi suatu keputusan partai (rekomendasi), maka kami mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu tanpa tedeng aling-aling," tegas Kusnadi di sela pertemuan di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam, Surabaya.

Kemudian, lanjutnya, kalau ada satu atau lebih di antara kader PDIP yang tidak setuju atas rekom DPP PDIP yang akan segera diumumkan pada tanggal 15 Oktober itu, maka sanksinya adalah dipecat. "Sistem partai akan ditegakkan. Ya pasti (sanksi). Kalau ada pelanggaran disiplin, pasti akan ada sanksi. Ya dipecat. Gak usah ada tedeng aling-aling."

Bahkan, masih kata Kusnadi, kader dilarang bertanya soal keputusan partai. "Kalau keputusan partai sudah A, keputusan partai sudah harus dilaksanakan, titik. Kalau kemudian mereka-mereka itu ada yang: Oh kenapa begini-begini, tidak boleh."

"Kita ini petugas partai, kita ini pengurus partai, kita ini anggota partai, kalau partai menyuruh kita nyemplung kali, gak usah nanya: Kenapa kita kok nyemplung kali (nyebur sungai). Sudah gitu aja," tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku mendapat perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan kepada Tri Rismaharini. Salah satu itemnya adalah isu Pilgub Jawa Timur.

Dari pertemuan ini, muncul spekulasi kalau partai besutan Megawati Soekarnoputri ini akan mengusung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Risma atau Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas.

Bahkan bisa jadi justru akan mengusung Khofifah Indar Parawansa yang juga salah satu kader terbaik NU. Atau bisa juga mengusung kader sendiri (non-NU) seperti Pilgub Jawa Timur 2008 dan 2013 lalu, yaitu Risma-Anas.

"PDI Perjuangan menempatkan Pilkada ini sebagai momentum membangun komitmen kerakyatan, kita memperkuat pemerintahan Joko Widodo dan juga kami bekerja sama dengan partai politik lain," kata Hasto.