PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Merdeka.com - Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terlihat dalam acara verifikasi faktual PDI Perjuangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Munculnya Puan ini 'mencuri' perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kehadiran putri Presiden Kelima Indonesia ini adalah sinyal akan aktif kembali di partai berlambang banteng itu.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU RI. Untuk aktifnya Puan ini, Basarah menyatakan partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019.

"Termasuk keterlibatan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif. Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," kata Basarah, Senin (29/1).

Basarah menegaskan saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif di partai. Tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.

"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.

Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.

Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani memiliki rekam jejak bagus. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementerian PMK" ujar Basarah.

Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung juga menyatakan tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden.

Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara. "90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.

Di tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, ia menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.