PDIP & PKB Desak Mentan-Menteri LHK Direshuffle, NasDem: Kompor agar Dapat Kekuasaan

Merdeka.com - Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kian kencang, terlebih partai politik besar seperti PDIP dan PKB menyuarakan adanya evaluasi terhadap beberapa menteri. Salah satunya, posisi menteri yang diisi oleh kader Partai NasDem yakni, Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi mengatakan jika keputusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga pihaknya akan mengikuti bagaimana arahan konstitusi.

"Soal reshuffle itu hak prerogatif presiden. terserah saja. NasDem dalam berpolitik berbasis pada koridor konstitusi, UU, kesepakatan bersama, etika, hak-hak, kewajiban dan kepantasan," kata Gus Choi, saat dihubungi merdeka.com, Senin (02/01).

Dia menilai, desakan reshuffle dari para partai politik merupakan upaya untuk provokasi agar mendapatkan sebuah kekuasaan. Oleh karena itu, Gus Choi menegaskan sikap NasDem tetap taat pada keputusan Prsiden Jokowi.

"Terkait dengan desakan dari sejumlah parpol agar presiden segera mereshuffle menteri dari NasDem, itu kompor, provokasi. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan dapat kekuasaan," tegasnya.

"Kalau mereka dapat kekuasaan dengan cara itu, maka kekuasaan yang didapatkan hukumnya syubhat atau bahkan haram," imbuh Gus Choi.

Usulan mengevaluasi menteri dari NasDem datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).