PDIP anggap bukan ancaman Prabowo jadi Capres di 2019

Merdeka.com - Partai Gerindra telah memutuskan untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon Preside pada Pilpres 2019. Partai Gerindra berikrar siap bekerja keras untuk mengantarkan Prabowo menjadi Presiden pada tahun 2019.

Menanggapi hal ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap kembali majunya Prabowo dalam Pilpres 2019 bukanlah merupakan sebuah ancaman bagi partainya.

"Kami tidak pernah merasa ada ancaman. Kami hanya kokoh berdiri ketika ada pihak-pihak yang mau mengingkari Pancasila dan kebhinekaan konstitusi kita. Kami berdiri kokoh dengan seluruh tenaga yang dimiliki PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Hasto menambahkan, dalam dunia politik merupakan hal yang biasa dalam berkompetisi. Rakyat, kata dia, juga butuh alternatif untuk dapat memilih pemimpinnya dalam gelaran Pemilu 2019 mendatang.

"Kita sudah biasa dalam bekerja sama dan juga di dalam berkompetisi. Itu hal yang biasa terjadi sehingga pilkada dan pemilu legislatif serta Pemilu Presiden, rakyat sudah menunjukkan kedewasaan politiknya. Kita tidak perlu memperlebar perbedaan-perbedaan yang ada. Karena semua proses untuk mencari pemimpin untuk bangsa," katanya.

Sementara itu, Hasto enggan menjawab terkait sikap partainya pada Pemilu 2019 mendatang. "Ya nanti," singkatnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra telah memutuskan untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, keinginan itu merupakan aspirasi spontan dari seluruh kader.

"Ini kan aspirasi dari bawah spontanitas. Spontanitas kan kadang-kadang tidak direncanakan. Seperti dikatakan kita di Gerindra itu semua itu apa adanya enggak pakai rekayasa strategi," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Fadli menuturkan, Prabowo telah menyampaikan niat akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden kepada Presiden Jokowi. Jokowi pun, kata Fadli, tidak masalah dengan rencana mantan Danjen Kopassus itu.

"Iya itu sudah disampaikan begitu 17 Oktober dan Pak Jokowi tidak ada masalah," klaimnya.