PDIP bakal ajak fraksi lain tolak kenaikan tunjangan anggota DPR
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristianto menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Menurut dia, anggota DPR lebih baik fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan meningkatkan kerja-kerja dewan.
Hasto menilai, langkah menaikkan tunjangan kurang tepat dan kontraproduktif ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk.
"Fraksi menilai kenaikan tersebut adalah suatu yang kurang tepat, harusnya mampu melihat kondisi rakyat saat ini. Sehingga hal itu merupakan suatu langkah kontraproduktif. Jadi harusnya adanya penundaan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (17/9).
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Demi merealisasikan penolakan terhadap wacana tersebut, menurut Hasto, PDIP akan mengajak fraksi lain yang sepemahaman dengan partainya untuk menolak rencana kenaikan tersebut.
"Kita tegaskan mengajak fraksi lain untuk menyikapi soal ini. Dan mengajak mereka mengembangkan sensitivitas terhadap persoalan rakyat," imbuh Hasto.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan setelah penetapan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran semakin semangat
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaHasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.
Baca SelengkapnyaHasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto bilang kunci utama PDIP menghadapi Pilkada November mendatang adalah soliditas
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada kader untuk turun ke bawah.
Baca Selengkapnya