Follow
PDIP bantah ambil untung dari kisruh Golkar dan PPP
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah pihaknya mengambil keuntungan dari konflik Partai Golkar dan PPP, mengingat segera dilaksanakannya pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Partai pemenang Pemilu 2014 itu justru berharap partai-partai lain bisa kompak menghadapi pilkada.
"Kami tidak pernah ambil keuntungan dari konflik parpol lain. Kami sesuai dengan tugas kami dalam parpol. Kami justru berharap agar mereka bisa bertemu agar pilkada bisa terlaksana dengan baik," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Arsip Nasional, Jl Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Hasto ingin halangi pertemuan Prabowo dan Megawati? 'Yang galau itu hanya Hasto dan kawan-kawannya. Hasto akan berusaha agar pertemuan Bu Mega dan Prabowo jangan sampai terealisasi,' kata Noel, Selasa (9/4).
Di samping itu, Hasto juga mengecam keras pihak lain menilai pihaknya telah mengintervensi partai lain melalui Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP, Yasonna Laoly.
"Terhadap tuduhan politisasi dari Pak Laoly kami tidak setuju," tegas Hasto.
Soal keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, Hasto juga menilai hal itu sudah sesuai dengan undang-undang.
"Dia ambil keputusan sesuai UU. Tidak ada intervensi politik. Kalau tidak ada persoalan politik pasti Pak Laoly jalankan tugasnya dengan baik. Kami sudah tanya, dia katakan sesuai UU," ujar Hasto.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Hasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya
PDIP mengklaim Jokowi dan Megawati tetap punya hubungan yang erat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya
Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Gerindra: Segelintir Elite yang Belum Move On
Baca Selengkapnya
Doli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya
PDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca Selengkapnya
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca Selengkapnya