PDIP bantah paksa Syahrie Jaang berduet dengan Kapolda Kaltim

Merdeka.com - PDI Perjuangan membantah telah memaksa kader Demokrat yang juga Wali kota Samarinda Syahrie Jaang untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim partainya tidak pernah memakai cara pemaksaan dalam mencalonkan seseorang di Pilkada.

"Oh tidak ada. Bahkan Pak Djarot sebagai Plt Ketua DPD yang saat itu bertemu dengan Jaang, PDIP tidak suka memaksa," katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1).

Menurutnya, PDIP selalu menggunakan mekanisme yang baik dalam proses memutuskan pasangan calon di Pilkada.

"Semuanya harus dengan proses yang baik, enggak ada cinta paksaan di PDIP, yang ada semuanya penuh dengan romantika meski ada dinamikanya," tegasnya.

Di Pilgub Kaltim, PDIP belum mengambil keputusan. Pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung. Semisal, Sekda Kaltim Rusmadi, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak hingga Irjen Safaruddin.

"Muncul nama-nama pak sekda. Kemudian muncul nama pak Djarot diusulkan, kemudian Ferdinand, Awang Faroek itu juga dicalonkan, pak Safaruddin. Kami belum mengambil keputusan," tandasnya.

Partai Demokrat menyampaikan sejumlah perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kader dalam kaitan persiapan Pilkada. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.

Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim. Hinca menuturkan, partainya mengusung Wali kota Samarindra Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Kejadian ini bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

"Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan," kata Hinca. (mdk/fik)