PDIP bantah terima duit USD 400.000 dari Dirut Pertamina
Merdeka.com - PDI Perjuangan ( PDIP ) membantah terlibat dalam skandal SKK Migas di Komisi VII DPR . Partai berlambang banteng ini disebut-sebut terima duit USD 400.000 untuk menyetujui pembentukan SKK Migas yang sebelumnya BP Migas dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak tahu menahu ada aliran dana ke Fraksi PDIP dari Dirut Pertamina Karen Agustiawan agar SKK Migas disetujui oleh PDIP . Dia. Berjanji akan mericek informasi ini.
"Wah harus saya cek, teliti dulu. Saya malah tahu info dari anda," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (10/2).
-
Bagaimana cara cek fakta informasi itu? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran informasi? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Siapa yang menginformasikan kejadian tersebut? Dari informasi yang dibagikan oleh sang adik, Olivia Zalianty, Marcella mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika sedang menjalani latihan untuk pementasan Malahayati.
-
Bagaimana caranya untuk memverifikasi informasi? Metode verifikasi yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran informasi, seperti pemeriksaan fakta, cross-checking dengan sumber resmi, wawancara, dan analisis konteks.
-
Apa itu tahu isi? Tahu isi adalah salah satu kudapan tradisional Indonesia yang telah menjadi favorit banyak orang.
-
Bagaimana cara untuk memastikan kebenaran informasi yang kita dapat? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Namun, dia tegas membantah jika uang USD 400.000 itu digunakan untuk pemenangan Pilgub Sumatera Utara dan Pilgub Jawa Barat. Menurut dia, dalam dua pilgub itu, pihaknya sangat kekurangan uang untuk kampanye.
"Menurut saya tidak benar ya isu tersebut, kedua pilkada kita kedodoran enggak punya dana," tegas dia.
Menurut informasi, setelah dibubarkan oleh MK, DPR lewat Komisi VII berkeras membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas. Dalam pembahasannya, hanya PDIP yang menolak menyetujui.
Namun kemudian, menurut sumber yang diperoleh merdeka.com, lobi dilakukan agar PDIP menyetujui pembentukan SKK Migas. Pertemuan dilakukan oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Effendi Simbolon .
"Setelah 3 kali konsisten menolak, akhirnya PDIP setuju pembentukan SKK Migas," ujar sumber itu beberapa waktu lalu.
Melalui Effendi, uang pelicin tersebut diberikan ke Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani . Akhirnya, PDIP pun sepakat membentuk SKK Migas pengganti BP Migas.
Kabarnya, uang tersebut pula digunakan oleh PDIP sebagai biaya pemenangan Effendi Simbolon sebagai cagub Sumatera Utara dan Rieke Diah Pitaloka sebagai cagub Jawa Barat beberapa waktu lalu.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).
Baca SelengkapnyaHakim Ketua Fahzal Hendri terus menanyakan Menppora Dito Ariotedjo terkait pengembalian uang Rp27 miliar ke Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaMenpora Dito Ariotedjo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa Johnny G Plate.
Baca SelengkapnyaKepala PPATK Ivan menegaskan telah menelusuri kebenaran cek tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca SelengkapnyaDito kemudian membantah mengenal Irwan Hermawan. Dito juga membantah mendapat bingkisan uang Rp27 miliar
Baca SelengkapnyaMenurut Ivan, modusnya yakni pelaku memberitahukan cek tersebut yang kemudian meminta bantuan agar membantu mencairkan cek tersebut.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Dito ada yang bermain di tambang hingga sawit.
Baca Selengkapnya"Saya cuma khawatir bila ternyata itu tidak ada uangnya, tetapi KPK mau buat framing saja," kata Novel.
Baca SelengkapnyaMenpora mengaku tak tahu menahu soal pengembalian uang Rp27 miliar ke salah satu terdakwa.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, hal itu adalah ranah hukum di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya