PDIP Bentuk Lima Komisi di Kongres V, Kebudayaan Dibahas Khusus
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Kongres V yang dimulai 8 Agustus 2019 besok. Hasil kongres menjadi pijakan keputusan politik ke depan.
"Oleh karenanya, salah satu yang penting dalam kongres ini adalah, Keputusan Kongres yang nanti akan digodok dalam 5 komisi," ucap Ketua Steering Committee Kongres Djarot Saiful Hidayat di Grand Inna Bali Beach, Bali, Rabu (7/8).
Dia menjelaskan, untuk Komisi I adalah komisi tentang ideologi dan Trisakti. Komisi II adalah komisi tentang politik dan legislasi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan. Agar semuanya garis ideologi partai," jelas Djarot.
Ketua DPP PDIP ini juga memaparkan, Komisi III tentang kebudayaan, yang secara khusus dibahas kali ini. "Bagaimana rekomendasi kita tentang kebudayaan Indonesia. Strategi kebudayaan kita seperti apa. Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," kata Djarot.
Kemudian, lanjut pria yang pernah duduk sebagai Gubernur DKI ini, Komisi IV tentang Pemilu. Dimana tahun 2020 akan menghadapi Pilkada serentak.
"Karenanya dipersiapkan khusus untuk itu. Makanya ini merupakan puncak konsolidasi organisasi kita. Makanya, PDI Perjuangan akan siap dalam Pilkada 2020. Dengan target meraih kemenangan 60 persen," ungkap Djarot.
Kemudian ada Komisi V, masih kata dia, yang membahas tata kelola partai. Guna mengikuti perkembangan zaman, yang sudah era digitalisasi.
"Karena kita sadar betul 2024 puncak regenerasi menyeluruh. Sehingga ada 70 persen pemilihnya muda. Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai yang modern yang memberikan konten untuk anak muda kita. Tentang arah perjuangan bangsa ini. Kemudian ada dua sub komisi. Komisi rehabilitasi dan sub kedua tentang kepala daerah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut pembagian jatah pimpinan komisi di DPR dilakukan secara merata dengan parpol lain yang lolos ke Senayan.
Baca SelengkapnyaPembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.
Baca SelengkapnyaDPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.
Baca SelengkapnyaHal ini agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca SelengkapnyaPDIP sembilan anggota untuk 6 komisi dan delapan anggota untuk 7 komisi
Baca SelengkapnyaDPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca SelengkapnyaUntuk Komisi XII, nantinya akan diketuai oleh atau dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
Baca SelengkapnyaAgenda Rakernas V juga melaksanakan konsolidasi organisasi dengan mengembalikan siklus Kongres kembali ke 2025.
Baca SelengkapnyaKonten yang dibuat akan menyesuaikan dengan kondisi kekinian bangsa.
Baca Selengkapnya