PDIP: BUMN lebih mengedepankan bisnis semata bak perusahaan swasta
Merdeka.com - Selain memberikan rekomendasi dihidupkannya kembali Garis Beras Haluan Negara, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis. PDIP menilai sudah seharusnya BUMN sesuai dengan konstitusi yaitu bertindak sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.
"BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti 'korporasi swasta' yang mengedepankan bisnis semata atau yang saat ini dikelola dengan konsep business to business," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).
Oleh sebab itu, Hasto menjelaskan, PDIP memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN dengan mengembalikan perusahaan pelat merah itu sebagai 'ekonomi sektor Negara' dan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa yang dilakukan PDIP saat Rakernas ke-5? Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
Selain itu, dalam rekomendasi di sektor ekonomi, khususnya dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), PDIP mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan.
Khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, dan hidup layak); perlindungan buruh tenaga kerja di luar negeri, mewujudkan diversifikasi dan penetrasi pasar ekspor, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual, standarisasi dan sertifikasi menyangkut berbagai aspek kehidupan.
"Antara lain keterampilan dan keahlian, produk dan jasa, serta warisan kekayaan budaya nasional," kata Hasto. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaBUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaBakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menginginkan BUMN tidak menjadi alat meningkatkan pendapatan negara agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaLaba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp 292 triliun.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaReformasi dan transformasi sektor BUMN telah menjadi bagian dari solusi.
Baca Selengkapnya