Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Cs usulkan revisi UU KPK, Gerindra konsultasi dulu ke Prabowo

PDIP Cs usulkan revisi UU KPK, Gerindra konsultasi dulu ke Prabowo Gedung KPK. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra belum bersikap soal rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Gerindra baru akan membahas tentang sikap resmi ini setelah rapat fraksi dan konsultasi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Kita belum jelas, baru Jumat (15/10) akan rapat fraksi, baru setelah itu konsultasi dengan ketua umum (Prabowo)," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/10).

Dasco menyatakan, Gerindra mesti mengkaji usulan draf revisi UU KPK tersebut. Misalnya saja soal usia KPK yang hanya sampai 12 tahun, kemudian soal penyadapan harus izin pengadilan, itu yang akan dibahas dalam rapat fraksi dan konsultasi dengan Prabowo nanti.

Orang lain juga bertanya?

"Karena kita mesti kaji dulu soal ada katanya melemahkan, ada yang katanya menguatkan. Itu justru yang kita mau kaji naskah akademiknya apa yang menyebabkan harus 12 tahun pertimbangan akademisnya apa," tutur dia.

Dasco mengakui jika Gerindra menolak tegas revisi UU KPK ketika draf ini diusulkan oleh pemerintah. Namun menurut dia, draf ini diajukan oleh PDIP Cs sehingga harus dikaji lagi sebelum memutuskan menolak atau menerima.

"Itukan tempo hari pernah jadi usulan pemerintah (Gerindra tolak), sekarang kan PDIP dan kawan-kawan di balik mengusulkan ada penambahan, sehingga perlu kita kaji lagi," tegas anggota Komisi hukum DPR ini.

Dasco pun enggan berpolemik peluang partainya mendukung atau menolak nanti. Menurut dia, sikap resmi Gerindra akan dikeluarkan setelah rapat pimpinan fraksi dan konsultasi dengan Prabowo.

"Rapat fraksi enggak boleh didahului," pungkasnya.

Diketahui, Gerindra awal tahun lalu menolak tegas dilakukannya revisi UU KPK yang diusulkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Karena banyak yang menolak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya revisi ini ditunda.

Kemudian PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB dan PPP kembali mengusulkan revisi UU KPK. Hal ini yang membuat Gerindra belum bisa memutuskan apakah harus menolak atau mendukung revisi UU KPK sebelum konsultasi dengan Prabowo. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya
Gerindra Ungkap Hubungan Jokowi-Prabowo Pasca RUU Pilkada Batal Disahkan
Gerindra Ungkap Hubungan Jokowi-Prabowo Pasca RUU Pilkada Batal Disahkan

Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Baca Selengkapnya
Cerita Utusan PKB Temui Gerindra Laporkan Terima Pinangan NasDem Berujung Batalnya Cak Imin Bertemu Prabowo
Cerita Utusan PKB Temui Gerindra Laporkan Terima Pinangan NasDem Berujung Batalnya Cak Imin Bertemu Prabowo

Gerindra sebelumnya tidak diberi tahu PKB terkait pertemuan Cak Imin dengan Ketum NasDem Surya Paloh pada 29 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi

Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.

Baca Selengkapnya
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi

Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses

Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses

Baca Selengkapnya